TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Senyum haru dan kebahagiaan terpancar dari wajah Lasmiati serta Marliana, warga Kelurahan Tanjung Unggat, Kota Tanjungpinang. Setelah belasan tahun memendam asa memiliki tempat tinggal yang layak, impian tersebut akhirnya menjadi kenyataan berkat program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Momen penuh emosional ini terungkap saat Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, melakukan peninjauan langsung ke lapangan di kawasan pesisir Tanjung Unggat, pada Kamis 23 Juli 2026.
“Terima kasih Pak Lis, sudah belasan tahun kami ingin memperbaiki rumah. Tapi tabungan belum cukup. Alhamdulillah, ada program RTLH ini kami sekeluarga bisa memperbaiki rumah. Sedikit tabungan yang sudah terkumpul bisa untuk menambah ongkos tukang,” ucap Lasmiati dengan mata berkaca-kaca.
Sebagai istri dari seorang pengemudi ojek, Lasmiati mengakui bahwa menabung untuk merenovasi rumah di kawasan pesisir bukanlah perkara mudah. Tantangan geografis membuat biaya konstruksi di atas air jauh lebih tinggi dibandingkan daratan. Bantuan stimulan senilai Rp20 juta dari pemerintah pun menjadi penyelamat bagi keluarga kecil mereka.
Hal senada disampaikan Marliana, tetangga sesama warga pesisir. Tanpa inisiatif dan gerak cepat Pemerintah Kota Tanjungpinang, dia pesimistis rumahnya bisa tersentuh perbaikan karena kendala biaya yang membengkak di wilayah pesisir.
Tinjau Langsung, Wali Kota Siapkan Skema Tambahan Pembiayaan
Guna memastikan efektivitas program bantuan renovasi 589 unit RTLH ini berjalan maksimal, Lis Darmansyah turun tangan langsung memantau pengerjaan fisik dari pagi hingga menjelang sore hari. Dia menyusuri puluhan dari total 109 unit rumah penerima manfaat di Kelurahan Tanjung Unggat.
Dalam peninjauan tersebut, Lis mencermati kondisi fisik sejumlah bangunan yang memerlukan penanganan ekstra, mengingat standar konstruksi rumah pesisir jauh lebih kompleks dibanding daratan. Menanggapi hal itu, dia langsung menyiapkan strategi taktis berupa penambahan sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah, dan alhamdulillah dari 1.000 unit rumah tidak layak huni yang kita usulkan, terpenuhi sebanyak 589 unit. Sebagian berasal dari APBD Kota Tanjungpinang,” ujar Lis.
Lis juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Presiden Prabowo atas dukungan penuh terhadap program nasional ini, di mana Tanjungpinang tercatat sebagai salah satu daerah dengan kuota penerima terbanyak pada tahun ini.
“Dari tinjauan lapangan, kita lihat ada beberapa kondisi fisiknya yang mungkin perlu lebih ditingkatkan. Karena pembangunan rumah di kawasan pesisir tentu berbeda dengan rumah di darat. Kita akan mengatur strategi atau skema pembiayaan dari sumber lainnya, di luar APBD. Bisa dari dana Baznas, atau dari CSR. Tentunya lebih dulu perlu dilakukan kajian, dan pertimbangan teknis,” pungkasnya.
Editor: Budi Adriansyah
