TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Kabar positif datang dari Kepulauan Riau. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepulauan Riau resmi merilis data Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025.
Hasil survei yang dipaparkan dalam rangkaian Kajian Senin Kamis (KSK) pada Kamis 18 Juni 2026 ini menunjukkan tren yang menggembirakan. Indeks Potensi Radikalisme di Provinsi Kepulauan Riau kini berada di angka 13,1.
Angka tersebut mencatatkan stabilitas yang terjaga dibandingkan tahun 2024, bahkan turun signifikan jika dikomparasikan dengan data tahun 2023 yang mencapai 13,7.
Sub koordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, yang membacakan sambutan Direktur Pencegahan BNPT, menegaskan bahwa survei ini merupakan instrumen krusial. Data ini menjadi kompas bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran atau evidence-based policy.
“Survei Indeks Potensi Radikalisme adalah instrumen strategis untuk memahami dinamika kerentanan masyarakat terhadap paham radikal. Hasil ini menjadi landasan kita dalam menyusun program pencegahan yang adaptif,” jelas Teuku.
Menakar Radikalisme lewat 350 Responden
Peneliti FKPT Kepulauan Riau, Muhammad Zaenuddin, memaparkan bahwa riset ini melibatkan 350 responden di tiga titik utama: Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan.
Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka langsung guna memetakan potensi radikalisme, sekaligus membedah perilaku masyarakat saat mengakses konten keagamaan di dunia digital.
Menurut Zaenuddin, kunci utama menekan angka radikalisme adalah merawat toleransi.
“Inti yang perlu diperkuat adalah kesadaran akan keberagaman. Masyarakat harus memahami bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang adalah hal yang wajar. Toleransi dan saling menghargai perbedaan adalah kunci utamanya,” tegas Zaenuddin.
Waspada Kelompok Rentan
Meski tren menunjukkan kondisi yang terkendali, Anggota Tim Review Survei IPR 2025, Lilik Purwandi, mengingatkan semua pihak agar tidak lengah. Fokus perhatian kini diarahkan pada kelompok yang dinilai paling rentan.
“Perempuan, generasi muda, dan mereka yang sangat aktif di ruang digital perlu mendapatkan perhatian ekstra,” ujar Lilik.
Lilik menekankan, pintu masuk radikalisme sering kali bermula dari bibit sikap eksklusif dan intoleran. Oleh karena itu, dia mendorong kolaborasi multipihak untuk terus menggalakkan wawasan kebangsaan, integrasi nilai toleransi dalam pendidikan, serta literasi digital yang positif.
“Kearifan lokal, pola asuh keluarga, dan moderasi beragama adalah benteng penting agar masyarakat memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap radikalisme dan terorisme,” tutupnya.
Data survei 2025 ini diharapkan tidak sekadar menjadi tumpukan laporan statistik, melainkan menjadi basis nyata dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan edukasi yang relevan dengan karakter masyarakat Kepulauan Riau.
Editor: Budi Adriansyah
