Oleh: Budi Adriansyah
SELAMAT datang di realitas birokrasi kita: tempat di mana ijazah kadang kalah sakti sama bukti foto bareng paslon saat kampanye. Fenomena ini bukan rahasia lagi, tapi baru kali ini Mendagri Tito Karnavian sampai “naik pitam” dan membongkar jebakan Batman yang selama ini membelenggu anggaran daerah.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, pada Senin 8 Juni 2026, Pak Tito tegas meminta kepala daerah berhenti merekrut tenaga honorer baru. Alasannya sederhana namun tragis: banyak honorer yang direkrut bukan karena punya skill administrasi mumpuni, melainkan cuma modal status “mantan tim sukses” saat Pilkada.
Bukan Tempat Penampungan Timses
Tito dengan blak-blakan menyebut praktik nepotisme berkedok honorer ini sebagai bom waktu.
“Mohon maaf, dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka menuntut diangkat menjadi PPPK atau PNS. Setelah itu, beban APBD jadi sangat berat!” ujar Tito.
Bayangkan, niatnya mungkin mau berterima kasih karena sudah dimenangkan, tapi cara bayarnya pakai uang rakyat. Padahal, posisi di pemerintahan seharusnya diisi orang yang kompeten, bukan orang yang cuma bisa pasang spanduk atau share konten kampanye.
APBD Megap-megap, Infrastruktur Terlantar
Ada aturan yang sering dilanggar secara berjamaah: belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Kenyataannya? Banyak daerah yang engap-engapan karena anggaran habis buat menggaji “pasukan titipan” ini.
Akibatnya, fungsi APBD sebagai mesin pembangunan jadi macet total. Jangan kaget kalau di daerah kalian jalan rusak dibiarkan berbulan-bulan, fasilitas sekolah mirip properti film horor, atau tenaga kesehatan di pelosok cuma jadi wacana. Duitnya sudah habis duluan buat bayar gaji orang-orang yang mungkin kerjanya cuma absensi, ngopi, lalu pulang.
Belajar dari Pekanbaru
Tito memberi contoh Pekanbaru. Mereka sukses mendongkrak PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun bukan dengan cara “memeras” rakyat atau menumpuk pegawai, melainkan dengan mempermudah izin investasi.
Ini tamparan keras bagi kepala daerah yang hobi banget recruit honorer tapi malas mikir cara naikin pendapatan. Kalau iklim investasi sehat, ekonomi tumbuh, pembangunan jalan. Itu baru kerja cerdas. Bukan malah sibuk ngurusin balas budi politik yang membebani kas daerah.
Warning Keras: Sudah Dimoratorium!
Pemerintah pusat sudah menetapkan langkah tegas: opsi menahan rekrutmen baru adalah harga mati. Status honorer sendiri sebenarnya sudah dimoratorium. Bagi kepala daerah yang masih “ngeyel” mau menyelundupkan timses ke dalam daftar gaji pegawai, siap-siap saja. Kalau anggaran boncos, solusinya bukan menambah utang, melainkan memotong tunjangan pegawai kalian sendiri.
Pertanyaannya sekarang, sampai kapan APBD kita mau terus dijadikan ajang balas budi? Masihkah kepala daerahmu hobi rekrut honorer siluman, atau sudah mulai sadar kalau rakyat butuh fasilitas, bukan sekadar pelunasan utang politik?
• Apakah di daerahmu masih banyak “tenaga ahli” yang tiba-tiba muncul setelah Pilkada, tapi fungsinya cuma jadi pajangan kantor?
Editor: Budi Adriansyah
