BATAM, Radar Perbatasan.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengambil langkah berani untuk mengamankan napas pembiayaan pembangunan daerah. Di sebuah sudut ruang VIP Pelabuhan Punggur, Batam, pada Kamis, 5 Maret 2026, sebuah kesepakatan besar diteken.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, secara resmi menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah dengan jajaran petinggi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Langkah ini disebut sebagai strategi percepatan pembangunan di tengah tantangan fiskal daerah.
Ambisi Percepatan Pembangunan
Gubernur Ansar Ahmad tak mampu menyembunyikan apresiasinya kepada Bank BJB. Menurutnya, skema pinjaman daerah ini adalah mesin penggerak bagi berbagai program strategis yang selama ini tertahan di meja perencanaan.
“Kami mohon doa agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Kepri akan mengawasi pelaksanaannya secara ketat,” ujar Ansar di hadapan manajemen Bank BJB.
Ansar menegaskan bahwa setiap rupiah dari pinjaman ini akan dikawal agar tidak melenceng dari rencana awal demi “kemaslahatan masyarakat”. Bahkan, dia memberi sinyal bahwa kerja sama ini hanyalah pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih luas dengan bank asal Jawa Barat tersebut di masa depan.
Hadirnya Para Petinggi
Kegiatan ini dihadiri oleh “gerbong” lengkap dari Bank BJB, mulai dari Komisaris Utama Rudie Kusmayadi, Direktur Korporasi dan UMKM Mulyana, hingga para pemimpin divisi dan CEO regional. Kehadiran mereka menunjukkan betapa strategisnya posisi Kepri di mata lembaga perbankan nasional.
Dari sisi pemerintah, Gubernur didampingi oleh trio kunci keuangan dan pembangunan: Kepala Bapenda Abdullah, Kepala BKAD Venni Meitaria Detiawati, dan Kepala Dinas PUPP Rodi Yantari.
“Suara Rakyat” yang Tak Seindah Seremoni
Namun, di balik jabat tangan hangat dan senyum sumringah di Pelabuhan Punggur, aroma skeptisisme mulai tercium di jagat maya. Sesaat setelah akun Facebook resmi Diskominfo Prov Kepri mengunggah kabar ini, kolom komentar langsung “meledak” oleh reaksi netizen yang merasa khawatir.
Sentimen negatif mendominasi obrolan warga. Salah satu netizen, Firmansyah Syah, menyindir dengan pedas, “Pinjam duit tersenyum sumringah, entar ngembaliin merenguk peras keringat.”
Ketakutan akan kenaikan pajak menjadi momok yang paling nyata bagi masyarakat. Arjon Effendi, netizen lainnya, meluapkan keresahannya bahwa rakyatlah yang akan menjadi tumbal untuk melunasi utang tersebut.
“Yang minjam dia, giliran bayarnya nanti masyarakat juga yang dipalak dengan menaikkan pajak,” tulisnya.
Ada juga yang menyoroti potensi sumber daya alam Kepri yang melimpah namun dirasa kurang dimaksimalkan. Sarman Brs berpendapat bahwa jika Kepri serius “berjualan” hasil laut secara resmi melalui Perda, daerah ini harusnya berduit tanpa perlu mengemis pinjaman.
Warisan Utang untuk Pemimpin Masa Depan?
Kritik paling tajam datang dari Azlan Kepry, yang menyoroti durasi masa jabatan. Dia khawatir pinjaman ini akan menjadi beban bagi gubernur periode berikutnya.
“Dia pinjam, nanti yang bayar gubernur kedepan karena masanya sudah habis,” cetusnya.
Kini, bola panas ada di tangan Gubernur Ansar. Akankah pinjaman dari Bank BJB ini benar-benar menjadi katalis kemakmuran rakyat Kepri, atau justru menjadi beban utang yang mencekik di masa depan? Waktu yang akan menjawab, namun pengawasan ketat yang dijanjikan Ansar kini dinanti oleh mata publik yang kian kritis.
Editor: Budi Adriansyah
