Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Ada satu pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya berat: mau dibawa ke mana Tanjungpinang?
Pertanyaan itu menjadi tajuk diskusi panel strategis yang digelar Sempadanpos, pada Minggu, 15 Februari 2026. Di sebuah ruang diskusi yang barangkali tak semewah ruang sidang anggaran, para pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat duduk bersama, membedah masa depan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
Hadir sebagai narasumber Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Kepala Bapelitbang Riono, Kepala Dinas Kominfo Teguh Susanto, serta akademisi dan jurnalis senior sebagai representasi suara publik. Bukan sekadar seremoni, forum ini mencoba menjawab kegelisahan yang pelan-pelan mengemuka di masyarakat: setelah pandemi, apa langkah berikutnya?
Dari Bertahan Hidup ke Mengejar Pertumbuhan
Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, memulai dengan pengakuan yang realistis. Masa Covid-19 adalah masa bertahan hidup. Fokus pemerintah saat itu jelas: stabilisasi ekonomi lewat penguatan UMKM. Bukan pilihan ideal, tapi pilihan paling masuk akal.
Kini, katanya, fase itu sudah lewat. Tanjungpinang masuk babak baru: akselerasi pertumbuhan.
Salah satu kuncinya adalah belanja modal. Zulhidayat menyebut hampir Rp300 miliar dana APBN akan masuk ke Tanjungpinang untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari sekolah rakyat hingga RSUD baru. Suntikan dana ini diharapkan tak berhenti sebagai proyek fisik, melainkan menjadi pemantik pergerakan ekonomi yang lebih luas.
Dia juga menyoroti perubahan skema dana transfer pusat pada 2025-2026. Artinya, daerah tak bisa lagi sekadar menunggu kucuran dana.
Pemerintah kota dituntut lebih jeli membaca peluang, memastikan setiap rupiah dari pusat benar-benar berputar di lokal dan berdampak langsung pada masyarakat.
Karena, pada akhirnya, angka di APBD hanyalah angka jika tak terasa di dapur warga.
Kompas 20 Tahun dan Mimpi Kota Cerdas
Kepala Bapelitbang Riono mencoba menenangkan kegelisahan dengan satu kalimat: Tanjungpinang punya kompas.
Kompas itu bernama RPJPD 20 tahunan dan RPJMD lima tahunan. Tahun 2026, katanya, arah pembangunan dipusatkan pada kota cerdas yang inklusif dan berbasis budaya.
Konsepnya terdengar ambisius, tapi dirinci dalam lima prioritas yang cukup konkret:
1. Pembangunan manusia lewat kesehatan dan pendidikan.
2. Penguatan ekonomi melalui modal usaha UMKM.
3. Pengelolaan lingkungan, termasuk sampah dan limbah.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Penataan kawasan pesisir.
Di atas kertas, semua tampak rapi. Tapi Riono mengakui, rencana tanpa kesehatan fiskal hanya akan menjadi daftar keinginan. Karena itu, efisiensi anggaran dilakukan agar daerah tidak terjebak dalam tunda bayar, penyakit klasik yang bisa melumpuhkan kepercayaan publik.
Visi wali kota, katanya, tetap sama: kesejahteraan masyarakat dan kreativitas berbasis teknologi. Kota cerdas bukan berarti penuh gadget, tapi kota yang mampu mengelola sumber dayanya secara cerdas.
Soal Belanja Pegawai dan Proyek Mercusuar
Di bagian lain diskusi, Kepala Dinas Kominfo Teguh Susanto, meluruskan isu yang sempat ramai: belanja pegawai.
Pemerintah, katanya, sedang menyesuaikan komposisi agar porsi belanja pegawai tak melampaui 30 persen sesuai aturan nasional pada 2027. Dia menegaskan wali kota masuk dalam kondisi beban tanggung jawab keuangan yang sudah ada, sehingga langkah yang diambil cenderung hati-hati.
Fokusnya bukan membangun proyek mercusuar dari nol. Bukan pula kebijakan populis yang gegabah seperti menaikkan pajak atau tarif parkir demi menutup lubang anggaran. Prioritasnya adalah memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan etos kerja aparatur.
Sederhana, tapi krusial: pelayanan publik harus maksimal tanpa membebani masyarakat.
Pemerintah Bukan Segalanya
Menariknya, dalam sesi diskusi, suara dari perwakilan tokoh masyarakat justru menjadi penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa masa depan Tanjungpinang tak semata ditentukan pemerintah.
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB, katanya, hanya sebagian. Kekuatan sesungguhnya ada pada efek pengganda: bagaimana satu rupiah uang pemerintah mampu memicu kelipatan ekonomi di masyarakat.
Optimisme, menurutnya, harus dibangun dengan melihat peluang regional dan internasional. Dokumen seperti RPJMD jangan berhenti sebagai formalitas administratif. Ia harus hidup, diuji, dan benar-benar menjadi panduan perubahan. Kalau tidak, ia hanya akan jadi arsip yang rapi di lemari.
Dari Kedai Kopi ke Ide Besar
Owner Sempadanpos, Dwi Kamalawaty, menutup diskusi dengan refleksi yang hangat. Dia mengaku prihatin dengan kondisi Tanjungpinang hari ini. Jangan hanya bicara capaian sekian persen, katanya. Pikirkan sesuatu yang berumur panjang, untuk anak cucu.
Dia mengingat almarhum Akmal, yang idenya tentang pembentukan Provinsi Kepri lahir dari obrolan di kedai kopi. Pesannya sederhana: gagasan besar tak selalu lahir dari ruang formal.
Diskusi, betapapun sederhana, bisa menjadi titik tolak perubahan. Pertanyaannya kini kembali ke awal: mau dibawa ke mana Tanjungpinang?
Jawabannya mungkin belum sepenuhnya terang. Tapi setidaknya, lewat diskusi ini, arah itu mulai diperdebatkan secara terbuka, di antara angka-angka anggaran, visi kota cerdas, dan harapan agar pembangunan tak hanya cepat, tapi juga tepat.
Dan mungkin, seperti kata Dwi, masa depan memang sering dimulai dari keberanian untuk duduk bersama dan berbicara.
Editor: Budi Adriansyah
