Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Belanja kebutuhan pokok kini bisa lebih ringan di kantong masyarakat Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad secara resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, pada Senin, 9 Februari 2026, di Lapangan Terminal Sei Carang, Kota Tanjungpinang.
Peluncuran GPM kali ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi, menstabilkan pasokan, dan menjaga harga pangan tetap terjangkau. Gubernur Ansar Ahmad menyaksikan langsung momen penting ini.
Hadir dalam kegiatan ini Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Ronny Widijarto, Asisten Ekbang mewakili Walikota Tanjungpinang; Forkopimda Kepri, Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira, serta para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Di lokasi, masyarakat bisa membeli beras SPHP Bulog Rp58.000 per 5 kg, beras Premium Rp70.000 per 5 kg, minyak goreng merek Kita Rp14.000 per liter, telur Rp50.000 per papan, dan berbagai bahan pokok lain dengan harga terjangkau.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa GPM adalah bagian dari gerakan nasional untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat.
“GPM ini merupakan gerakan nasional karena menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Gubernur.
Selama 2025, Pemprov Kepri telah melaksanakan GPM sebanyak 79 kali di seluruh kabupaten/kota, dan tahun ini ditargetkan 69 kali pelaksanaan. Ansar Ahmad juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan profesi untuk ikut menyelenggarakan kegiatan serupa, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
Terkait inflasi, Gubernur menyebut Kepri pernah meraih predikat provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi pada 2024.
“Memang inflasi sempat tembus 3,47 persen, tapi beberapa komponen seperti harga emas, tiket pesawat, dan biaya pendidikan tidak bisa kami intervensi. Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan bisa dipisahkan, sehingga intervensi lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ansar Ahmad juga meminta dukungan Bulog agar distribusi beras lancar, mencegah kelangkaan, memotong rantai distribusi panjang, serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok.
“Kita harus pastikan inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, dan distribusi ekonomi memberi dampak yang merata bagi masyarakat,” tegasnya.
Siti Rahma (42), warga Tanjungpinang, menyambut positif GPM.
“Harga-harganya lebih murah, apalagi beras dan minyak. Sangat membantu kami ibu rumah tangga. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ucapnya sambil membawa kantong belanjaan.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ron
