Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027. Kegiatan ini digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, pada Senin, 2 Februari 2026.
Forum dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, dan menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Sebanyak 700 peserta ambil bagian dalam forum ini. Rinciannya, 200 peserta hadir secara luring, sementara 500 peserta lainnya mengikuti secara daring melalui platform Zoom.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Jayadi dari Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bagus Agung Herbowo dari Kementerian Dalam Negeri RI. Diskusi dipandu oleh Reni Yusneli dari Bappeda Provinsi Kepri.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri Aries Fhariandi dalam laporannya menyampaikan bahwa Ranwal RKPD 2027 disusun dengan target indikator makro yang optimistis namun tetap realistis. Fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, tetapi instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Aries.
Dia menjelaskan, tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital.” Tema ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Untuk sektor makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran 5,23 hingga 6,10 persen, yang didorong melalui penguatan investasi, khususnya di sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman.
Sejalan dengan itu, PDRB per kapita ditargetkan meningkat hingga Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 77,53 poin, yang akan didorong melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen melalui sinkronisasi data penerima bantuan serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
Untuk ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan menurun menjadi 5,45 persen. Upaya ini didukung melalui penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, khususnya di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Adapun Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin guna menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah.
Aries juga menekankan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Ranwal RKPD 2027 sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang wajib dicapai seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap program yang direncanakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Partisipasi publik hari ini sangat penting. Kita ingin memastikan RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” ujar Luki.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 oleh Sekda, DPRD Provinsi Kepri, Kepala Bappeda, perwakilan OPD, Bappeda kabupaten/kota se-Kepri, akademisi, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif yang menghasilkan berbagai masukan konstruktif. Seluruh masukan tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ky
