Radar Perbatasan, Batam – Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya untuk terus berada di barisan terdepan dalam mendukung agenda nasional. Hal itu ditegaskan langsung Bupati Bintan Roby Kurniawan usai menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APKASI Tahun 2026 di Kota Batam, pada Selasa, 20 Januari 2026.
Rakernas yang diikuti oleh 416 kabupaten se-Indonesia itu berlangsung di Ballroom Hotel Aston, Kota Batam. Forum nasional ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan serta program yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan, termasuk dinamika isu global.
“Rakernas ini menjadi wadah strategis untuk membangun ruang diskusi dan kolaborasi antar daerah, termasuk dengan Pemerintah Pusat. Harapan kita, dari forum luar biasa ini lahir rekomendasi yang benar-benar memberi manfaat bagi setiap daerah,” ujar Roby Kurniawan.
Roby menegaskan, Kabupaten Bintan selalu membuka diri untuk berkolaborasi, khususnya dalam mendukung agenda-agenda nasional yang sejalan dengan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi lintas daerah dan pusat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rakernas XVII APKASI Tahun 2026 turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang memberikan arahan strategis, di antaranya Menteri Sosial RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, serta Menteri Dalam Negeri RI. Rakernas secara resmi ditutup oleh Mendagri Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyoroti sejumlah isu strategis nasional, salah satunya terkait optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masih kita temukan BUMD yang bukannya menjadi penyumbang pendapatan daerah, tetapi justru bergantung pada APBD. Optimalisasi BUMD menjadi tantangan nyata agar mereka bisa mandiri dan memberi kontribusi nyata bagi penguatan ekonomi daerah,” kata Tito.
Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan serta identifikasi terhadap berbagai tantangan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung, baik bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan.
Editor: Budi Adriansyah
