Radar Perbatasan, Karimun – Seribu ton beras ilegal digulung aparat Bea dan Cukai di Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau. Kasus ini langsung disorot Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak), pada Senin, 19 Januari 2026.
Dalam sidak tersebut, Mentan Amran didampingi Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura. Amran menegaskan praktik penyelundupan beras tidak bisa ditoleransi karena langsung merugikan petani nasional.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada. Stok beras nasional lebih dari 3 juta ton,” tegas Amran di lokasi.
Kanwil Bea dan Cukai Karimun mengamankan sekitar 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton di antaranya masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dan diduga kuat diselundupkan melalui skema distribusi fiktif.
Yang mencurigakan, beras dikirim dari FTZ Tanjungpinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah penghasil beras, namun justru ditujukan ke daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.
“Ini tidak masuk akal. Dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang surplus beras. Ini indikasi kuat penyelundupan dan harus diusut sampai ke aktor intelektualnya,” kata Amran.
Mentan menegaskan penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus mengungkap jaringan di balik distribusi ilegal tersebut.
Tak hanya beras, Bea dan Cukai Karimun juga mengamankan sejumlah komoditas lain berupa gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih. Seluruhnya diketahui tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui jalur resmi, serta tidak dilaporkan ke pejabat berwenang.
Amran menekankan pelanggaran karantina merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.
“Ini bukan sekadar soal volume atau nilai ekonomi. Pelanggaran karantina berisiko membawa penyakit dan hama berbahaya, seperti penyakit mulut dan kuku,” ujarnya.
Sementara itu, Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan Pemprov Kepri mendukung penuh langkah penegahan komoditas pangan ilegal di wilayah perbatasan.
Dia menyebut pemerintah daerah akan segera memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mencegah kerugian negara serta melindungi petani dan peternak.
“Kepri adalah wilayah strategis. Kami tidak ingin menjadi pintu masuk komoditas ilegal yang merugikan nasional,” tegas Nyanyang.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Med
