Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Kalau ada lomba siapa paling cepat bikin publik Kepulauan Riau panas, mungkin pernyataan Endipat Wijaya bisa masuk nominasi. Anggota DPR RI Dapil Kepri itu kembali jadi topik obrolan, bukan karena prestasi legislasi, melainkan karena ucapannya yang dinilai melukai rasa kemanusiaan sekaligus menggores marwah Melayu.
Pada Sabtu, 13 Desember 2025, Gerakan Bersama (Geber) Anak Kepri memilih cara yang relatif klasik tapi ampuh: turun ke jalan. Titik kumpulnya bukan sembarang tempat, Alun-alun Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri di Tepi Laut, Tanjungpinang. Lokasi ini seolah ingin menegaskan satu pesan: ini bukan sekadar urusan politik Jakarta, tapi soal harga diri orang Melayu.
Spanduk pun berbicara lugas, tanpa basa-basi: “Aksi Protes Anak Kepri Menyikapi Pernyataan Endipat Wijaya, Legislator Dapil Kepri, Si Paling-Paling.” Sindiran halus, tapi maknanya cukup menohok.
Geber Anak Kepri tak sendirian. Mereka datang bersama Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri, Generasi Anak Melayu (Geram) Kepri, Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Kepri, dan Aliansi Anak Melayu Kepulauan (AAMUK). Satu suara, satu nada: ini bukan perkara sepele yang bisa dibereskan dengan klarifikasi normatif ala “mohon maaf jika ada pihak yang tersinggung”.
Koordinator Geber Anak Kepri, Sholikin, menegaskan bahwa Endipat tak sedang berbicara sebagai warga WhatsApp group keluarga.
“Ini bukan pendapat pribadi. Endipat Wijaya bicara sebagai anggota DPR RI yang dipilih rakyat Kepri. Kalau ucapannya melukai nilai kemanusiaan dan adat Melayu, ya wajar kalau rakyat menuntut pertanggungjawaban,” katanya.
Bahasanya sopan, tapi intinya jelas: jabatan publik datang dengan konsekuensi etik. Tidak semua yang bisa diucapkan pantas untuk diucapkan.
Ketua JPKP Kepri, Adiya Prama Rivaldi, melihat kasus ini sebagai cermin buram penegakan etika di Senayan.
“Kalau pelanggaran etik dibiarkan, DPR RI sedang menggali lubang wibawanya sendiri,” ujarnya, menyinggung peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dinilai tak boleh pura-pura tuli.
Sementara itu, Ketua Generasi Anak Melayu Kepri, Aryandi, memilih jalur yang lebih politis. Dia mengajak masyarakat bersikap kritis terhadap agenda reses Endipat Wijaya di Kepri.
“Reses itu mandat rakyat. Kalau wakil rakyat tak menjaga adab, rakyat juga punya hak politik untuk menolak kehadirannya,” katanya.
Menurut Aryandi, penolakan reses bukan tindakan anarkis, melainkan pesan konstitusional: keterwakilan bukan cek kosong.
Ketua Koordinator AAMUK, Said Ahmad Syukri, mengingatkan bahwa nilai Melayu sejak dulu sederhana tapi tegas.
“Melayu itu beradat, beradab, dan berperikemanusiaan. Kalau ucapan seorang wakil rakyat melukai saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar, itu jelas mencederai marwah Melayu Kepri,” tegasnya.
Dari aksi ini, Geber Anak Kepri menyampaikan tuntutan resmi: Fraksi Partai Gerindra DPR RI diminta memerintahkan Endipat Wijaya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Kepri. Tak cukup itu, DPP Gerindra juga didesak menjatuhkan teguran keras sebagai bentuk disiplin internal.
Menariknya, aksi ini jauh dari kesan marah membabi buta. Massa melakukan long march mengelilingi Taman Gurindam 12 sambil membagikan selebaran berisi empat tuntutan. Tidak ada bakar ban, tidak ada teriak tanpa arah, yang ada justru pesan moral yang dikemas rapi.
“Kami tidak membenci Bang Endipat. Justru karena sayang pada Kepri dan adat Melayu, kami bersuara. Diam berarti membiarkan marwah kami diinjak,” tutup Sholikin, sembari mengapresiasi aparat keamanan yang menjaga aksi tetap kondusif.
Di Tanjungpinang hari itu, satu hal jadi pelajaran: menjadi wakil rakyat bukan soal siapa paling lantang bicara, tapi siapa paling paham kapan harus menahan kata. Karena di tanah Melayu, tutur bukan sekadar bunyi, ia adalah cermin adab.
Editor: Budi Adriansyah
