Radar Perbatasan, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura mendorong seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Kepri dapat segera terdaftar sebagai peserta PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Penegasan ini dia sampaikan saat menerima audiensi jajaran Komisaris dan Direksi PT Taspen (Persero) di Batam, pada Kamis, 4 Desember 2025.
Nyanyang berharap, paling lambat pada 2026 seluruh PPPK Pemprov Kepri sudah resmi bergabung dengan Taspen.
“Paling tidak, tahun 2026 mendatang semua PPPK Pemprov Kepri telah bergabung dan menjadi anggota Taspen,” ujar Nyanyang.
Menurut dia, keikutsertaan PPPK dalam Taspen akan memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan kepastian atas hak-hak jaminan sosial.
Selain itu, Wagub juga meminta agar seluruh pegawai yang memasuki masa purna tugas dapat menyalurkan hak pensiun melalui PT Mandiri Taspen (Bank Mantap). Skema satu pintu ini, kata dia, akan membuat layanan pensiun lebih sederhana dan terkoordinasi.
“Penyaluran hak pensiun dilakukan satu pintu, tidak lagi tercabang seperti yang sekarang masih terjadi,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Komisaris Utama PT Taspen Fary Djemy Francis, Direktur Utama Rony Hanityo Aprianto, jajaran komite, direksi Bank Mandiri Taspen, Taspen Property, serta Taspen Life. Hadir pula anggota DPRD Kepri, Tim Percepatan Pencapaian Hasil Pembangunan, dan perwakilan sejumlah OPD.
Nyanyang mengapresiasi kunjungan jajaran Taspen ke Kepri sebagai bentuk komitmen lembaga tersebut untuk memperkuat layanan jaminan sosial bagi ASN.
Seperti diketahui, PT Taspen merupakan BUMN yang menyelenggarakan berbagai program perlindungan bagi ASN, mulai dari Tabungan Hari Tua (THT), dana pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), hingga Jaminan Kematian (JKM).
Sementara itu, Komisaris Utama Taspen Fary Djemy Francis menyambut positif harapan Wagub Kepri. Dia memastikan Taspen siap memperluas dan meningkatkan layanan bagi ASN di daerah.
“Taspen harus memberikan layanan maksimal bagi seluruh ASN, baik terkait hak purna tugas maupun perlindungan jaminan kesejahteraan lainnya,” ujarnya singkat.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Fik
