Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Aries Fariandi memaparkan strategi fundamental penanggulangan kemiskinan dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Gedung Daerah, pada Selasa, 25 November 2025.
Dalam paparannya, Aries menekankan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, sangat bergantung pada akurasi data serta integrasi program lintas klaster di seluruh kabupaten/kota.
“Setiap kabupaten dan kota harus memahami akar persoalan kemiskinan hingga tingkat desa dan kelurahan agar intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Indikator Makro Kepri Tunjukkan Tren Positif
Aries turut memaparkan sejumlah capaian makro Provinsi Kepri yang menunjukkan performa ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berada dalam tren menguat.
• Pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2025 tercatat 7,48% (y-on-y), menjadi yang ketiga tertinggi secara nasional.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 turun menjadi 6,45%.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,53, menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM ketiga tertinggi di Indonesia.
• Indeks Kebahagiaan mencatat skor 74,77, berada pada posisi keenam tertinggi secara nasional.
Meski berbagai indikator tersebut menunjukkan kinerja positif, Aries menegaskan bahwa isu kemiskinan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepri.
Profil Kemiskinan dan Tantangan Antarwilayah
Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kepri mencapai 117.280 orang atau 4,44% dari total penduduk. Sementara itu, Gini Rasio berada pada angka 0,382, yang masih tergolong kategori sedang.
Adapun tingkat kemiskinan ekstrem tercatat pada kisaran 0,49%, dan pemerintah menargetkan angka tersebut mencapai nol persen pada 2029 sesuai instruksi Presiden.
Aries juga menyoroti adanya disparitas tingkat kemiskinan antar wilayah:
• Natuna menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi: 8,06%
• Diikuti Lingga: 7,68%
• Dan Kepulauan Anambas: 6,70%
Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah dicatatkan oleh:
• Kota Batam: 4,03%
• Kota Tanjungpinang: 4,39%
Akar Masalah: Pendapatan dan Lapangan Kerja
Berdasarkan Analisis Root Cause, Aries menjelaskan bahwa faktor terbesar penyebab kemiskinan di Kepri dipengaruhi oleh:
• Kurangnya lapangan pekerjaan-43%
• Pendapatan kecil-34%
• Rendahnya pendidikan kepala rumah tangga-7%
• Masalah kesehatan-7%
• Harga kebutuhan pokok yang tinggi-4%
“Intervensi harus diarahkan sesuai akar masalah masing-masing wilayah, bukan sekadar menjalankan program rutin,” tegasnya.
Fokus Penanganan: Tiga Pilar dan Lima Klaster
Aries menyampaikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kepri akan bertumpu pada tiga pilar utama:
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Peningkatan kapabilitas dan pendapatan melalui pemberdayaan
3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan berbasis wilayah
Ketiga pilar tersebut akan diperkuat melalui integrasi program dalam lima klaster penanggulangan kemiskinan, yaitu:
1. Bantuan sosial
2. Peningkatan produktivitas/pemberdayaan ekonomi
3. Sinergi antar daerah
4. Penguatan kelembagaan
5. Penanggulangan berbasis masyarakat
“Alokasi program dan anggaran 2025–2026 harus didasarkan pada analisis akar masalah yang telah disusun masing-masing daerah,” kata Aries.
Akurasi Data Jadi Penentu Keberhasilan
Aries menggarisbawahi pentingnya validasi dan pemutakhiran data P3KE yang disandingkan dengan DTKS dan data BPS. Dengan data yang akurat, bantuan sosial dapat difokuskan pada rumah tangga desil 1, sementara pemberdayaan ekonomi diarahkan kepada keluarga miskin yang memiliki potensi naik kelas.
“Integrasi data dan program ini diharapkan mampu mempercepat target penurunan kemiskinan Kepri menjadi 4,14% pada 2026,” tutupnya.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ky
