Radar Perbatasan, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, pada Selasa, 25 November 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri Bahtiar, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari serta Wakil Ketua II Afrizal Dachlan. Dalam pengantarnya, Bahtiar menjelaskan bahwa paripurna ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 yang telah dilakukan sehari sebelumnya.
Tantangan Fiskal Akibat Penurunan Dana Transfer
Mengawali penyampaian nota keuangan, Gubernur Ansar menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan memperhitungkan dinamika fiskal nasional dan kondisi keuangan daerah yang kian menantang. Salah satu persoalan utama adalah penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah disusun lebih selektif dan mengutamakan program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” ujar Ansar dalam pidatonya.
Dia memastikan arah kebijakan APBD 2026 tetap sejalan dengan tema pembangunan daerah, yakni pengembangan potensi ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan reformasi birokrasi demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Gambaran Umum Rancangan APBD Kepri 2026
Dalam paparannya, Ansar menyampaikan struktur umum APBD 2026 sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp3,31 triliun
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,84 triliun
• Pendapatan Transfer: Rp1,46 triliun
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp1,33 miliar
Belanja Daerah: Rp3,54 triliun
Pembiayaan Neto: Rp231,55 miliar
• Penerimaan pembiayaan (pinjaman daerah): Rp250,60 miliar
• Pengeluaran pembiayaan (cicilan pokok pinjaman): Rp19,05 miliar
Ansar berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu sehingga pelaksanaannya bisa dimulai sejak awal tahun depan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov Kepri yang telah bekerja intens hingga nota keuangan dapat disampaikan hari ini,” ujarnya.
Penyerahan Rancangan Perda APBD
Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepri 2026 dari Gubernur Ansar kepada pimpinan DPRD.
Acara ini turut dihadiri anggota Forkopimda Kepri, pimpinan instansi vertikal, Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Zah
