Radar Perbatasan, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025 yang digelar di Ballroom Aston Batam Hotel & Residence, Kota Batam, pada Senin, 17 November 2025.
Kegiatan yang berfokus pada latihan penanggulangan tumpahan minyak ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, dan diikuti berbagai pemangku kepentingan maritim nasional.
Latihan nasional tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, BP Batam, hingga unsur Pemerintah Kota Batam dan lembaga lintas sektor lainnya.
Dalam sambutannya, Wamenhub Suntana menegaskan pentingnya kesiapsiagaan kolaboratif untuk menghadapi potensi pencemaran laut di Indonesia. Apalagi, arus pelayaran dan kegiatan industri di perairan nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun.
“Setiap lembaga harus memiliki kesiapan yang matang dalam menangani insiden pencemaran laut, serta memahami secara komprehensif ancaman yang mungkin muncul,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa Marpolex bukan sekadar latihan rutin, melainkan wahana untuk memastikan seluruh instansi mampu bergerak cepat dan terkoordinasi saat ancaman pencemaran terjadi.
Suntana juga menyoroti alasan Batam dipilih sebagai tuan rumah Marpolex 2025. Selain terletak pada jalur pelayaran internasional yang sibuk, Batam merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara.
Sementara itu, Wagub Nyanyang menjelaskan karakteristik Kepri sebagai provinsi maritim dengan kompleksitas tinggi. Lebih dari 96 persen wilayah Kepri berupa perairan dan sebagian besar berada pada jalur pelayaran internasional, termasuk Selat Malaka yang merupakan salah satu choke point dunia serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.
“Kepadatan lalu lintas kapal, aktivitas migas, dan industri maritim membuat Kepri berada pada tingkat kerentanan yang tinggi terhadap insiden pencemaran, khususnya tumpahan minyak,” katanya.
Nyanyang menambahkan, berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa tumpahan minyak berskala besar dapat mengganggu ekosistem laut, rantai makanan, hingga produktivitas masyarakat pesisir dalam jangka panjang. Karena itu, latihan seperti Marpolex memiliki nilai strategis tidak hanya untuk pemenuhan protokol marine safety nasional, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memperkuat perlindungan lingkungan laut.
Table Top Exercise (TTX) yang dilaksanakan hari itu disebut sebagai fase penting dalam rangkaian Marpolex. Melalui simulasi berbasis skenario darurat, peserta diharapkan dapat:
1. Menguji alur komando dan koordinasi antar instansi dalam menghadapi insiden tumpahan minyak.
2. Mengidentifikasi potensi hambatan operasional sebelum memasuki latihan lapangan.
3. Mengintegrasikan data spasial, prosedur, serta standar operasional yang berlaku.
4. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat pertahanan, dan pelaku usaha.
Kepri, menurut Nyanyang, akan terus memperkuat kapasitas penanggulangan darurat maritim dan perlindungan lingkungan laut.
“Keberhasilan mitigasi pencemaran tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga tata kelola yang kuat, respons cepat, dan pengambilan keputusan yang akurat,” ujarnya.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Fik
