Rp37,5 Miliar Pakaian Bekas Ilegal Terungkap di Tanjung Priok, Tim Investigasi DPN RAJAWALI Desak Bongkar Jaringan hingga ke Akar

JAKARTA — Sebanyak 43 peti kemas berisi pakaian bekas impor ilegal dengan nilai taksiran mencapai Rp37,5 miliar terungkap dalam penindakan Bea Cukai Tanjung Priok. Kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana barang dalam jumlah besar dapat bergerak dari Pontianak, Kalimantan Barat, hingga ke Jakarta sebelum akhirnya terungkap dalam penindakan aparat.

Tim Investigasi Dewan Pimpinan Nasional Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPN RAJAWALI) mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, mulai dari asal-usul barang, jalur masuk, gudang penimbunan, hingga pihak-pihak yang diduga mengendalikan distribusinya.

Tim Investigasi DPN RAJAWALI menilai penindakan tidak boleh berhenti pada penyitaan barang atau pemeriksaan pihak tertentu. Penelusuran harus menjangkau seluruh rantai distribusi untuk memastikan siapa pemilik sebenarnya, siapa yang membiayai kegiatan tersebut, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam meloloskan barang yang diduga melanggar ketentuan impor.

Dua Gudang di Kalbar Ditemukan, Ribuan Bal Diamankan

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai mengoordinasikan penelusuran dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat setelah terungkapnya pengiriman pakaian bekas dari Pontianak menuju Jakarta.

Penelusuran tersebut mengarah pada dua lokasi gudang penimbunan di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Kubu Raya, petugas mengamankan 264 bal pakaian bekas. Sementara itu, di Kabupaten Mempawah, ditemukan 2.060 bal pakaian bekas.

Adapun 43 peti kemas yang terungkap dalam penindakan di Tanjung Priok ditaksir bernilai Rp37,5 miliar.

Pakaian bekas tersebut diduga berasal dari sejumlah negara, antara lain Tiongkok dan Korea Selatan, sebelum masuk ke jalur distribusi yang berujung di Indonesia.

Rangkaian temuan tersebut menjadi alasan penting bagi aparat untuk menelusuri keterkaitan antara lokasi penyimpanan, pengangkutan, dokumen barang, dan pihak-pihak yang berada di balik kegiatan tersebut. Namun, hubungan antara setiap lokasi dan pihak yang terlibat tetap harus dibuktikan melalui penyidikan.

DPN RAJAWALI Pertanyakan Pengawasan Perbatasan

Tim Investigasi DPN RAJAWALI mengapresiasi langkah Bea Cukai dalam mengungkap peredaran pakaian bekas impor ilegal tersebut. Namun, tim itu mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap jalur masuk dan distribusi barang hingga dapat mencapai gudang penimbunan sebelum dikirim ke Jakarta.

Kalimantan Barat memiliki sejumlah pos lintas batas negara (PLBN), antara lain Entikong di Kabupaten Sanggau, Aruk di Kabupaten Sambas, Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang. Selain itu, Temajuk juga disebut dalam bahan pernyataan sebagai salah satu titik perbatasan yang perlu mendapat perhatian.

“Bagaimana proses pemeriksaan di perbatasan berjalan? Dokumen apa yang digunakan? Siapa pihak yang mengoordinasikan pergerakan barang dari perbatasan hingga ke gudang? Dan bagaimana barang-barang tersebut dapat bergerak hingga masuk ke jalur distribusi antardaerah?” demikian pertanyaan yang diajukan Tim Investigasi DPN RAJAWALI.

Menurut tim tersebut, pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan berbasis bukti, bukan spekulasi. Jika penyidikan menemukan indikasi keterlibatan oknum atau jaringan yang sengaja memfasilitasi peredaran barang ilegal, aparat diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

Dugaan mengenai adanya jaringan terorganisasi maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat diperlakukan sebagai fakta sebelum didukung hasil penyidikan dan bukti yang sah.

Usut Pemilik, Sumber Dana, dan Jalur Distribusi

Tim Investigasi DPN RAJAWALI mendesak Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk mengembangkan penyidikan secara komprehensif.

Ada sejumlah hal yang dinilai perlu ditelusuri, yakni identitas pemilik barang, pihak yang mengatur pengiriman, sumber pembiayaan, legalitas dokumen, jalur masuk barang, serta hubungan antara gudang penimbunan dan pengiriman menuju Jakarta.

Tim tersebut juga meminta agar perkembangan penanganan perkara disampaikan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan tanpa mengganggu proses penyidikan.

“Penindakan tidak boleh berhenti pada barang yang disita. Jika ditemukan pihak-pihak lain yang berperan dalam rantai peredaran, semuanya harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara ini secara transparan,” demikian desakan Tim Investigasi DPN RAJAWALI.

Menurut tim itu, pengungkapan perkara tidak hanya penting untuk menindak pelanggaran impor, tetapi juga untuk memperbaiki pengawasan agar jalur distribusi barang ilegal tidak terus berulang.

Ketentuan Hukum dan Pentingnya Pembuktian

Pemasukan pakaian bekas impor harus dinilai berdasarkan ketentuan perdagangan, kepabeanan, serta peraturan mengenai barang yang dilarang atau dibatasi impornya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur ketentuan impor barang dalam Pasal 47 dan sanksi pidananya dalam Pasal 111. Penerapan pasal-pasal tersebut harus disesuaikan dengan unsur pelanggaran yang ditemukan penyidik.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran kepabeanan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga dapat menjadi rujukan sesuai fakta dan hasil penyidikan.

Sementara itu, jika ditemukan bukti mengenai pemberian atau penerimaan suap untuk memfasilitasi pelanggaran, dugaan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi yang relevan.

Penyebutan ketentuan hukum tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Penetapan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses yang sah.

Publik Menunggu Pengungkapan Menyeluruh

Kasus pakaian bekas impor ilegal senilai Rp37,5 miliar ini menjadi perhatian karena melibatkan barang dalam jumlah besar dan jalur distribusi antardaerah.

Bagi Tim Investigasi DPN RAJAWALI, keberhasilan penindakan perlu diikuti pengungkapan rantai peredaran secara menyeluruh. Penelusuran asal barang, pemeriksaan dokumen, pengawasan perbatasan, dan pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

“Keamanan perbatasan bukan sekadar persoalan pengawasan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Jika ditemukan celah pengawasan atau keterlibatan pihak tertentu, hal itu harus diungkap berdasarkan bukti dan ditindak sesuai hukum. Publik menunggu hasil nyata dari proses penanganan perkara ini,” pungkas Tim Investigasi DPN RAJAWALI.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai perkembangan akhir penyidikan, identitas pemilik barang, dan pihak-pihak yang diduga terlibat masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari instansi berwenang.

Publisher: TIM/RED
Penulis: TIM RAJAWALI
Keterangan Foto: Ilustrasi (Istimewa)