LEBAK, BANTEN 11/11/2026. – Dugaan aktivitas pertambangan batu bara tanpa izin di kawasan perkebunan karet PT JA Wattie, wilayah Madur, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, semakin menuai sorotan. Pasalnya, aktivitas penggalian yang diduga berlangsung di lahan perkebunan produktif tersebut bukan hanya mengganggu kegiatan perusahaan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran serius terhadap kelestarian lingkungan, kawasan hutan produktif, dan sumber mata air.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Apabila kegiatan penambangan benar berlangsung tanpa izin dan berada di kawasan yang berfungsi melindungi sumber mata air, maka dampaknya berpotensi meluas, mulai dari kerusakan lahan, terganggunya vegetasi, hingga ancaman terhadap kelestarian sumber air yang dibutuhkan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Pihak Perkebunan Sudah Melakukan Patroli dan Pendataan
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dari salah satu pengurus perkebunan, pihak perkebunan telah melakukan patroli pada 28 Oktober 2026 di lokasi yang dikenal sebagai Blok Cigembong, Tahun Tanam (TT) 1989.
Selanjutnya, pada 7 November 2026, dilakukan pengecekan lokasi sekaligus pendataan terhadap koordinator lapangan yang berada di area tersebut.
Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, pengurus perkebunan menyebut keberadaan lubang tambang batu bara telah mengganggu aktivitas para karyawan yang setiap hari bekerja melakukan penyadapan getah karet dan pemeliharaan tanaman.
“Adanya lubang batu bara ilegal sangat mengganggu aktivitas karyawan karena lokasi di dalam hanca yang masih aktif dikerjakan tiap hari,” demikian keterangan pengurus perkebunan.
Pihak perkebunan berharap kegiatan yang diduga ilegal tersebut segera dihentikan agar tidak semakin mengganggu aktivitas pekerjaan maupun menimbulkan kerusakan lingkungan.
Papan Bertuliskan Kawasan Konservasi dan Sumber Mata Air Jadi Sorotan
Hal yang lebih mengkhawatirkan, dokumentasi foto yang diterima redaksi memperlihatkan tumpukan batu bara, bangunan sederhana yang diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan, serta papan peringatan yang terpasang pada salah satu pohon di sekitar lokasi.
Papan tersebut bertuliskan “Kawasan Konservasi dan Sumber Mata Air”, disertai larangan melakukan aktivitas dan perusakan kawasan serta imbauan menjaga kelestarian alam.
Keberadaan papan peringatan tersebut semestinya menjadi perhatian serius instansi berwenang. Sebab, apabila lokasi penggalian berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan perlindungan sumber mata air, maka aktivitas pertambangan harus diperiksa secara menyeluruh berdasarkan status dan fungsi kawasan tersebut.
Jangan sampai kepentingan mengambil keuntungan dari hasil tambang justru mengorbankan kelestarian alam dan sumber kehidupan masyarakat.
Pemerintah daerah, instansi kehutanan, dinas lingkungan hidup, serta instansi teknis pertambangan perlu segera turun ke lapangan untuk memastikan batas kawasan, status perizinan, dan potensi kerusakan lingkungan.
Nama Pemilik dan Koordinator Lapangan Perlu Ditelusuri
Dalam informasi awal yang disampaikan pengurus perkebunan, muncul nama seseorang berinisial AK yang disebut-sebut sebagai pemilik salah satu lubang tambang. AK juga disebut memiliki jabatan tinggi di PT CG wilayah Darmasari, Bayah, sementara aktivitas di lokasi tersebut diduga dikoordinasikan oleh mantan kepala desa atau mantan jaro berinisial Sarhaya.
Namun, informasi mengenai identitas, kepemilikan, jabatan, dan peran masing-masing pihak tersebut masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi lebih lanjut.
Redaksi menegaskan bahwa penyebutan nama maupun inisial tersebut bukan merupakan kesimpulan mengenai keterlibatan atau kesalahan hukum seseorang. Semua pihak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
APH Jangan Hanya Turun Saat Ada Sorotan Media
Melihat kondisi tersebut, aparat penegak hukum (APH), khususnya Polda Banten dan Polres Lebak, diminta segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Kapolri juga diminta memberikan perhatian terhadap persoalan ini dengan mendorong jajarannya memastikan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut ditangani secara serius.
Penanganan jangan berhenti sebatas pengecekan atau pendataan. Aparat perlu menelusuri:
1. Siapa pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas lubang tambang batu bara tersebut.
2. Siapa yang mengoordinasikan dan mengendalikan aktivitas penggalian.
3. Dari mana asal kegiatan pertambangan serta bagaimana hasil batu bara ditampung dan didistribusikan.
4. Apakah aktivitas tersebut memiliki dokumen perizinan yang sah.
5. Apakah lokasi penggalian masuk atau berdampak terhadap kawasan hutan produktif dan perlindungan sumber mata air.
6. Apakah terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan atau memberikan dukungan terhadap aktivitas tersebut.
Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai kawasan yang seharusnya dijaga untuk keberlangsungan lingkungan justru menjadi lokasi eksploitasi yang tidak terkendali.
Hutan Produktif dan Sumber Mata Air Bukan untuk Dikorbankan!
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan perusahaan perkebunan. Lebih dari itu, perlindungan lingkungan merupakan kepentingan masyarakat luas.
Hutan, tanaman produktif, dan sumber mata air memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan. Jika kerusakan dibiarkan, dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Oleh karena itu, APH, instansi kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi pertambangan diminta tidak saling menunggu. Segera lakukan pemeriksaan terpadu, pastikan status kawasan, hentikan kegiatan apabila terbukti melanggar ketentuan, serta lakukan evaluasi terhadap potensi kerusakan lingkungan.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada manajemen PT JA Wattie, pihak yang disebut dalam informasi awal, Pemerintah Desa Darmasari, Polres Lebak, Polda Banten, serta instansi terkait lainnya.
Jangan tunggu hutan rusak dan sumber mata air terancam baru dilakukan tindakan. Penegakan hukum dan perlindungan lingkungan harus berjalan sebelum kerusakan semakin meluas.
Hkz/Tri
