Radar Perbatasan, Bintan – Presiden Prabowo Subianto resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, efektif mulai Rabu, 22 Oktober 2025. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban petani dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Penurunan harga ini diatur melalui SK Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS./SR.310/M/10/2025, yang merupakan perubahan atas SK sebelumnya Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang harga eceran tertinggi (HET) dan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti meminta para petani di daerahnya untuk turut mengawasi harga pupuk di lapangan, agar kebijakan Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, yang terbaru perintah Bapak Presiden adalah harga pupuk subsidi diturunkan 20 persen, dan ini terjadi pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia, di mana harga pupuk turun secara ekstrem. Harus kita kawal bersama agar kebijakan ini dirasakan manfaatnya oleh para petani,” ujar Deby usai menghadiri reses Anggota DPR RI, Endipat Wijaya, di Lapangan Voli Km. 20 Gesek, Kecamatan Toapaya, pada Kamis siang, 30 Oktober 2025.
Deby menekankan, peran aktif petani sebagai “garda terdepan” pengawasan menjadi kunci agar harga di lapangan tidak melenceng dari ketentuan pemerintah.
Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan reses anggota DPR RI di Kabupaten Bintan, yang disebutnya sebagai ruang penting dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Reses ini menjadi wadah interaksi bermakna antara wakil rakyat dan masyarakat. Saat ini anggaran daerah tengah mengalami kebijakan efisiensi, sehingga sangat dibutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian hingga infrastruktur,” tuturnya.
Menurut Deby, melalui momentum reses, masyarakat bisa menyampaikan langsung berbagai kendala dan kebutuhan pembangunan di daerah agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat.
Editor: Budi Adriansyah
