BATAM – Polemik yang menyeret nama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Iptu Yanti Harefa, kian menjadi perhatian publik. Di tengah berkembangnya laporan dan silang pernyataan sejumlah pihak, Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, mendesak agar fakta di balik persoalan tersebut diuji melalui pemeriksaan bukti, khususnya rekaman kamera pengawas (CCTV).
N. Zega menegaskan, pihaknya akan mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga fakta sebenarnya terungkap. Menurutnya, polemik yang berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Djuwita Playgroup tidak boleh berkembang menjadi pertarungan opini yang justru mengaburkan substansi persoalan.
Ia secara khusus meminta Polda Kepri memastikan seluruh rekaman CCTV yang relevan dengan perkara tersebut diperiksa secara menyeluruh dan objektif. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat dijelaskan kepada publik sesuai kewenangan dan ketentuan hukum, tanpa mengabaikan kerahasiaan penyidikan serta perlindungan identitas dan privasi anak.
“Saya akan mengawal kasus ini. Saya tantang Polda Kepri untuk membuka fakta melalui pemeriksaan CCTV. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan panjang tanpa kejelasan. Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar saling melontarkan tuduhan,” tegas N. Zega.
Menurutnya, rekaman CCTV dapat menjadi salah satu petunjuk penting untuk menguji kesesuaian berbagai keterangan yang berkembang. Karena itu, proses penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, independen, serta berlandaskan alat bukti yang sah.
Dugaan Intimidasi dalam Pemeriksaan Ikut Disorot
Selain persoalan dugaan kekerasan terhadap anak, N. Zega turut menyoroti tuduhan intimidasi yang disebut-sebut terjadi selama proses pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
Ia meminta agar setiap tuduhan tersebut diuji berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat rekaman CCTV selama proses pemeriksaan, menurutnya, rekaman itu perlu diperiksa untuk mengetahui situasi sebenarnya.
“Kalau memang ada tuduhan intimidasi, silakan buktikan. Sebaliknya, apabila rekaman CCTV menunjukkan tidak adanya tindakan sebagaimana yang dituduhkan, maka pernyataan tersebut harus diuji kebenarannya. Jangan sampai seseorang dituduh melakukan sesuatu tanpa dukungan bukti yang jelas,” ujarnya.
N. Zega juga menyatakan, apabila nantinya ditemukan indikasi kuat bahwa terdapat tuduhan tidak benar yang merugikan nama baik Iptu Yanti Harefa, pihaknya siap mendorong agar persoalan tersebut dikaji melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan pencemaran nama baik tidak boleh disimpulkan secara sepihak. Penilaiannya harus mempertimbangkan fakta, bukti, konteks pernyataan, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Jangan Biarkan Opini Mengaburkan Substansi Perkara
Lebih jauh, N. Zega mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi konflik personal ataupun ajang saling menyerang antarpihak.
Menurutnya, fokus utama harus tetap diarahkan pada pengungkapan dugaan peristiwa yang dipersoalkan, perlindungan terhadap anak, serta kepastian hukum bagi semua pihak.
Kepentingan terbaik bagi anak, katanya, harus menjadi prioritas. Pada saat yang sama, setiap pihak, baik pelapor, pihak terlapor maupun aparat penegak hukum, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
“Jangan sampai substansi persoalan justru tenggelam karena masing-masing pihak sibuk membangun opini. Kalau ada pelanggaran, buktikan dan proses sesuai hukum. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, harus ada mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Polemik ini menjadi perhatian karena menyangkut dua persoalan serius yang harus ditangani secara cermat, yakni dugaan kekerasan terhadap anak dan dugaan tindakan tidak profesional dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Karena itu, Polda Kepri diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah pemeriksaan terhadap rekaman CCTV yang relevan.
Transparansi, dalam konteks ini, bukan berarti membuka seluruh materi penyidikan kepada publik. Namun, memastikan proses penegakan hukum berlangsung akuntabel, objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengabaikan kerahasiaan penyidikan maupun hak-hak pihak terkait.
Hingga berita ini disusun, pernyataan N. Zega merupakan sikap dan pandangannya terhadap polemik yang berkembang. Belum terdapat kesimpulan yang dapat ditarik mengenai benar atau tidaknya dugaan kekerasan terhadap anak maupun dugaan intimidasi dalam proses pemeriksaan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kepri, pihak Djuwita Playgroup, Iptu Yanti Harefa, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan maupun bukti guna menjamin keberimbangan pemberitaan.
Sebab, dalam persoalan yang menyangkut perlindungan anak dan integritas penegakan hukum, yang harus menjadi dasar penilaian bukanlah kerasnya opini, melainkan fakta dan bukti yang diuji melalui proses hukum.
Sebastian
