Gunungkidul, 29 Oktober 2025
Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati dr. Stefanus Bria Seran, MPH, dan Wakil Bupati Henri Melki Simu,A Md (SBS–HMS) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemkab Malaka melalui Dinas Kesehatan mengirim tenaga kesehatan dari 20 Puskesmas untuk belajar langsung di Gunungkidul.
Kegiatan ini berfokus pada pembelajaran dan praktik terbaik Integrasi Layanan Primer (ILP) yang telah berhasil diterapkan di Gunungkidul. Program dilaksanakan dalam dua termin, yaitu 20–24 Oktober 2025 untuk kelompok pertama dan 27–29 Oktober 2025 untuk kelompok kedua. Setiap Puskesmas mengirim tiga orang tenaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) di Dinas Kesehatan dan sejumlah Puskesmas wilayah Gunungkidul.
Sister Dinkes & Puskesmas ini dibimbing oleh Pusat Kebijakan & Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM Yogyakarta sebagai konsultan dibawah pimpinan Prof Laksono.
Implementasi MoU Malaka–Gunungkidul
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, drg. Frida Fahik, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani oleh Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, dan Bupati Gunungkidul, Hj. Endah Subekti Kuntariningsih, di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Gunungkidul, pada 2 September 2025.
“Melalui kunjungan ini, kami mempelajari sistem pelayanan dan manajemen kesehatan di Gunungkidul yang sudah maju, terutama ILP. Kami berharap dapat menerapkan hasil pembelajaran ini di Malaka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” ujar drg. Frida Fahik.
Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari Program Unggulan SBS–HMS 2025–2030, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan layanan dasar sebagai prioritas utama.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Malaka, dari kota sampai desa di perbatasan, mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat, adil, dan berkualitas. Dengan belajar dari Gunungkidul, kami membawa semangat untuk memperkuat sistem Puskesmas agar lebih terintegrasi dan responsif,” ujar Bupati SBS.
SBS menambahkan, Gunungkidul menjadi contoh inspiratif dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat layanan kesehatan primer. “Kami tidak sekadar belajar, tetapi akan meniru dan memodifikasi praktik baik tersebut untuk diterapkan di Malaka,” imbuhnya.
Kolaborasi dan Transformasi Jangka Panjang
MoU Malaka–Gunungkidul berlaku selama lima tahun (2025–2030) dengan fokus awal pada pengembangan sistem kesehatan, peningkatan kapasitas SDM medis, dan tata kelola layanan publik. Selain sektor kesehatan, kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi di bidang pendidikan, perencanaan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Gunungkidul, Hj. Endah Subekti Kuntariningsih, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kebanggaannya atas kepercayaan Pemkab Malaka. “Kami merasa terhormat dapat menjadi mitra bagi Kabupaten Malaka. Semoga kolaborasi ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat di kedua daerah,” ujarnya.
Langkah Nyata Membangun dari Pinggiran
Sebagai kabupaten muda hasil pemekaran dari Kabupaten Belu pada tahun 2013, Malaka terus menunjukkan kemajuan pesat di bawah kepemimpinan SBS–HMS. Program transformasi pelayanan kesehatan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Malaka membangun dari pinggiran melalui peningkatan kualitas layanan publik yang berbasis keadilan sosial.
“Pelayanan publik yang unggul adalah wajah pembangunan. Kami ingin menjadikan kesehatan sebagai pintu masuk membangun SDM yang kuat dan sejahtera,” tutup Bupati SBS.
Diketahui, Sister Dinkes & Puskesmas ini dibimbing oleh Pusat Kebijakan & Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM Yogyakarta Sebagai Konsultan dibawah pimpinan Prof Laksono.
Prof. Laksono Trismantoro: Ahli Kesehatan yang Menjembatani Akademi dan Kebijakan
Prof. dr. Laksono Trismantoro, M.Sc., Ph.D., salah satu staf khusus Menteri Kesehatan. Beliau dipercaya mengemban peran yang sangat strategis, yaitu sebagai Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan.
Di balik perannya di pemerintah, Prof. Laksono adalah seorang akademisi yang mumpuni. Ia menjabat sebagai Guru Besar atau profesor di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada (UGM). Pengalaman dan kepemimpinannya di dunia pendidikan juga terlihat dari posisinya sebagai Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di UGM.
Tidak hanya berkutat di dunia akademis dan pemerintahan, Prof. Laksono juga memiliki pengalaman nyata di industri. Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Indofarma, sebuah perusahaan farmasi milik negara.
Dengan latar belakang yang komprehensif ini, Prof. Laksono Trismantoro tampak sebagai figur yang tepat untuk memperkuat ketahanan industri kesehatan Indonesia, menjembatani ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik bisnis terutama membantu Pemkab Malaka sebagai konsultan dalam melakukan penataan dibidang kesehatan guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan.
Editor : Boni Atolan
