Kupang, 6 Maret 2026 —
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Penegasan itu disampaikan Melki saat menggelar dialog virtual kedua bersama para PPPK lingkup Pemprov NTT melalui Zoom Meeting, Jumat (6/3/2026).
“Saya pribadi tidak ingin satu pun PPPK dirumahkan,” tegas Gubernur Melki dalam dialog tersebut.
Menurut Melki, dialog terbuka ini sengaja dilakukan agar pemerintah daerah dapat mendengar langsung aspirasi dan kekhawatiran para PPPK terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari total APBD.
Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut disahkan pada 2022 dengan masa transisi hingga 2027. Namun, jika diterapkan secara penuh tanpa penyesuaian, secara simulasi fiskal sekitar 9.000 dari total sekitar 17.000 PPPK di lingkungan Pemprov NTT berpotensi terdampak.
Meski demikian, Melki menegaskan angka tersebut hanya simulasi perhitungan fiskal, bukan keputusan kebijakan.
“Kita membuka dialog supaya semua persoalan bisa dibicarakan secara terbuka dan kita bersama-sama mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTT telah mulai berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI agar kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.
Melki juga menyampaikan rencana untuk bertemu dengan Prabowo Subianto serta kementerian terkait guna menyampaikan langsung kondisi fiskal daerah.
Ia berharap para PPPK tetap bekerja dengan semangat sambil menunggu perkembangan komunikasi kebijakan di tingkat nasional.
“Ini perjuangan bersama. Karena itu teman-teman tetap bekerja dengan baik sambil kita mencari solusi terbaik,”
pungkasnya.
Penulis: Baldus Sae
Foto: Dio Ceunfin
Editor : Boni Atolan
