Malaka –
Gangguan listrik yang bersumber dari PLN melalui Sistem Kelistrikan Timor kembali menuai sorotan tajam masyarakat.
Pasokan listrik yang sering padam secara mendadak dan hampir terjadi setiap hari dinilai telah menimbulkan kerugian serius bagi pelanggan, khususnya masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemadaman berulang tersebut berdampak langsung pada terhentinya aktivitas usaha kecil dan menengah (UKM), kerusakan peralatan elektronik milik warga, terganggunya layanan publik, serta melemahnya produktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan RI–Timor Leste itu.
Tokoh masyarakat Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Jemmy Koe, kepada media ini, Minggu (1/2/2026), menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh lagi dibiarkan karena telah berlangsung lama tanpa solusi nyata.
“Listrik di Malaka, khususnya di Kecamatan Wewiku, hampir setiap hari padam. Ini sangat merugikan masyarakat. UKM macet, alat elektronik rusak, dan aktivitas warga lumpuh. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus dirugikan,” tegas Jemmy.
Menurutnya, DPRD Provinsi NTT harus segera mengambil langkah politik dan konstitusional dengan memanggil pimpinan PLN Sistem Kelistrikan Timor untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka.
“Kami minta DPRD NTT segera memanggil Kepala PLN jaringan Pulau Timor. Harus dijelaskan apa penyebab pemadaman yang terus berulang ini dan apa solusi konkret yang akan dilakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jemmy mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Sistem Kelistrikan Timor. Ia menilai, bila pengelolaan tidak mampu menjamin pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, maka perlu dilakukan perombakan manajemen.
“Kalau manajemennya tidak mampu, harus dievaluasi bahkan dicopot. Pemadaman listrik yang merugikan rakyat seperti ini harus diakhiri,” tandasnya.
Ia juga meminta PLN Pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), DPR RI, serta Ombudsman RI untuk turun tangan mengawasi kinerja PLN di wilayah NTT, khususnya di daratan Timor yang selama ini masih bergantung pada sistem kelistrikan terisolasi.
Masyarakat berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap persoalan kelistrikan di daerah perbatasan.
Pasokan listrik yang stabil dinilai sebagai hak dasar warga negara sekaligus syarat utama percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab seringnya pemadaman listrik di Kabupaten Malaka dan wilayah daratan Timor secara umum.
Editor : Boni Atolan
