Jakarta – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat NTT.
Kunjungan tersebut, sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD sekaligus upaya memperjuangkan berbagai kebutuhan sosial masyarakat NTT kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI.
“Kunjungan kerja ini bertujuan mendapatkan penjelasan dan dukungan dari Kementerian Sosial RI terkait berbagai urusan sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat NTT,” jelas Agustinus Nahak.
Dalam dokumen kegiatan yang diterima media ini, kunjungan kerja Komisi V DPRD NTT berpedoman pada Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor: 01.10/PIMP.DPRD/IV/2026 tanggal 23 April 2026 tentang jadwal kegiatan DPRD Provinsi NTT bulan Mei 2026.
Selain itu, agenda tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil rapat Komisi V yang mengagendakan konsultasi ke kementerian terkait di Jakarta sebagai bentuk pelaksanaan fungsi DPRD sesuai tata tertib DPRD Provinsi NTT.
Agustinus Nahak menjelaskan, ada sejumlah poin penting yang menjadi fokus pembahasan bersama Kementerian Sosial RI. Salah satunya terkait rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penguatan pelayanan panti sosial milik pemerintah maupun swasta.
Selain itu, Komisi V DPRD NTT juga membahas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia serta penanganan korban bencana yang selama ini menjadi persoalan serius di NTT.
“Termasuk juga pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat dan penyajian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Jakarta selama beberapa hari dan diikuti sejumlah anggota Komisi V DPRD NTT, di antaranya Wakil Ketua DPRD NTT Kristien Samiyati Pati, Wakil Ketua Komisi Winston N. Rondo, Agustinus Nahak, Adrianus Bria Seran, serta anggota lainnya.
Komisi V berharap melalui kunjungan tersebut, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai persoalan sosial di NTT, terutama menyangkut perlindungan kelompok rentan, pekerja migran, dan masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan negara secara nyata.
Editor : Boni Atolan
