Jakarta –
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rumah Hukum Indonesia (RHI) Provinsi Jambi, Mappangara HK, CPLA, menyampaikan langsung sejumlah laporan strategis terkait konflik agraria dan pelayanan publik kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam pertemuan di ruang tamu Ketua Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026) pukul 11.30 WIB.
Pertemuan tersebut membahas surat laporan LCKI yang telah disampaikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jambi, terkait permohonan penerbitan hasil identifikasi lahan seluas 236 hektare atas konflik agraria antara Datuk Alib Cs dengan PT BSU.
Selain itu, turut dibahas pula surat yang ditujukan kepada Kapolda Jambi terkait penanganan konflik tersebut.
Dalam kesempatan itu, Mappangara HK juga menyerahkan dan menjelaskan surat laporan resmi dari DPW Rumah Hukum Indonesia Provinsi Jambi kepada Ombudsman Provinsi Jambi, yang menyoroti dugaan permasalahan dalam pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan penanganan konflik agraria dan hak masyarakat atas kepastian hukum tanah.
Mappangara menegaskan, Rumah Hukum Indonesia hadir sebagai lembaga advokasi untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat serta mendorong penyelenggara negara bekerja sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia berharap Ombudsman RI dapat memberikan atensi serius dan mendorong penyelesaian yang objektif serta berkeadilan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Rumah Hukum Indonesia Pusat, Ramli Ahmad Ripai, M.Kom., CPLA, serta Ketua DPW Rumah Hukum Indonesia Malang, Satriya Nugraha, SP., CPLA, sebagai bentuk dukungan kelembagaan terhadap langkah advokasi yang dilakukan DPW RHI Provinsi Jambi.
Editor : Boni Atolan
