Kupang –
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun capaian layanan saat ini masih berada di kisaran 44 persen dari target nasional.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Melki saat membuka Training of Trainers (ToT) Regional NTB–NTT–Bali tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji serta Implementasi dan Edukasi Gizi Program MBG di Satuan Pendidikan, yang berlangsung di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Rabu (4/2/2026).
“Angka capaian boleh belum ideal, tetapi kualitas gizi dan keamanan pangan tidak boleh ditawar. Makanan yang diberikan kepada anak-anak harus benar-benar aman, sehat, dan bergizi,” tegas Gubernur Melki.
Menurutnya, pelatihan ini memiliki peran strategis untuk memastikan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar yang ketat dan konsisten, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan. Hal ini penting untuk mencegah risiko kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas asupan gizi peserta didik.
Gubernur Melki menekankan bahwa Program MBG tidak sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi menyentuh berbagai aspek penting, seperti gizi, kesehatan, kebersihan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Selain dapur yang layak, sekolah dan siswa juga perlu dibiasakan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem di NTT yang masih berdampak pada anak-anak. Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa.
“Tidak boleh ada lagi anak-anak NTT yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan dasar seperti makan dan pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, Program MBG yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak dasar anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut berjalan dengan kualitas yang baik dan tepat sasaran.
Melalui pelatihan ini, Gubernur Melki mendorong para fasilitator agar tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di dapur-dapur SPPG, tetapi juga menyebarkannya ke keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, diharapkan terbentuk budaya baru dalam pengelolaan makanan yang bersih, aman, dan bergizi.
“Kualitas gizi anak-anak NTT adalah taruhan masa depan kita bersama,” pungkasnya.
Editor : Boni Atolan
