Kupang, 20 Januari 2026 —
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, karena menyangkut persoalan kemanusiaan dan martabat masyarakat NTT.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memimpin Rapat Penanganan PMI asal NTT bersama para bupati/wali kota, Forkopimda se-NTT, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin, yang digelar secara daring, Selasa (20/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki mengungkapkan fakta bahwa hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 10 jenazah PMI asal NTT telah dipulangkan, dengan sebagian besar diduga berangkat secara nonprosedural. Kondisi ini dinilai sebagai alarm serius yang harus segera ditangani bersama.
“Ini bukan rapat biasa. Yang kita bicarakan adalah soal kemanusiaan dan martabat orang NTT. Angka kematian PMI ini tidak boleh dianggap hal biasa,” tegas Gubernur Melki.
Ia menjelaskan, mayoritas PMI asal NTT masih bekerja di sektor informal berisiko tinggi, dengan tujuan utama negara Malaysia. Tingginya minat bekerja ke luar negeri tidak diimbangi dengan literasi, keterampilan, dan akses informasi yang memadai, sehingga banyak calon PMI berangkat tanpa perlindungan negara.
Gubernur Melki memaparkan bahwa NTT memiliki penduduk usia kerja lebih dari 4,2 juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sekitar 3 juta orang. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya semangat bekerja masyarakat NTT, yang harus direspons dengan sistem perlindungan yang kuat.
Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Gubernur Melki menegaskan bahwa penanganan PMI harus dilakukan secara utuh, mulai dari pra-keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk dua tim khusus.
“Tim pertama fokus menyiapkan PMI yang berangkat secara resmi dan prosedural, mulai dari kelengkapan dokumen, pelatihan bahasa, keterampilan kerja, hingga pemahaman budaya kerja. Tim kedua fokus memberantas mafia pekerja migran dan jaringan ilegal yang selama ini merenggut banyak korban,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTT juga mendorong solusi bagi PMI nonprosedural yang saat ini sudah berada di luar negeri, termasuk penertiban dokumen agar mereka tetap bisa mendapatkan perlindungan negara.
Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada Menteri P2MI/BP2MI serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan PMI asal NTT.
Ia menegaskan komitmen Pemprov NTT untuk menangani persoalan PMI secara terpadu dan berkelanjutan.
“Kita siapkan yang berangkat dengan baik, dan kita lawan mafia dengan tegas. Dua sayap ini harus berjalan bersamaan,” pungkas Gubernur Melki.
Editor : Boni Atolan
