Kupang –
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur lintas periode, termasuk proyek-proyek yang mangkrak, agar pembangunan di NTT benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Melki saat rapat evaluasi Program Tahun Anggaran (TA) 2025 dan perencanaan TA 2026 bersama jajaran Dinas PUPR Provinsi NTT di Kantor Dinas PUPR NTT, Sabtu (31/1/2026).
“Ukurannya sederhana: apakah proyek itu masih relevan atau tidak, berdampak atau tidak, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Tidak ada urusan proyek era siapa,” tegas Gubernur Melki.
Ia menjelaskan, proyek yang masih prospektif harus dilanjutkan, sementara proyek yang rusak total namun memiliki kepentingan strategis bagi masyarakat perlu dibangun ulang. Seluruh proyek, mulai dari jalan, irigasi, hingga infrastruktur dasar lainnya, diminta untuk segera diinventarisasi dan dikaji secara objektif.
Menurutnya, persoalan administrasi maupun ego sektoral tidak boleh menjadi alasan terbengkalainya proyek yang sejatinya baik dan dibutuhkan masyarakat. Skema pembiayaan pun diminta fleksibel, baik melalui APBD, APBN, maupun kolaborasi pendanaan lainnya.
Salah satu perhatian khusus Gubernur Melki adalah Monumen Pancasila di Kota Kupang. Ia menilai monumen tersebut memiliki nilai simbolik nasional sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.
“Saya dorong revitalisasi Monumen Pancasila melalui APBN sebagai proyek nasional, termasuk penataan kawasan pendukung agar menjadi ruang publik yang hidup dan layak dikunjungi,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Gubernur Melki juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pemanfaatan aset daerah serta retribusi material galian. Ia menegaskan para pengusaha harus tertib dalam memenuhi kewajiban.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi menegakkan aturan demi hak daerah,” kata Melki.
Di sektor perumahan, Gubernur menegaskan bahwa program perumahan harus menjadi agenda strategis karena berkaitan langsung dengan persoalan kemiskinan dan stunting di NTT. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTT juga akan membenahi SOP dan struktur kewenangan agar proses pembangunan berjalan lebih cepat dan efektif.
Gubernur Melki menambahkan, mulai Februari 2026, evaluasi lapangan serta finalisasi program pembangunan tahun 2026 akan dilakukan bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan.
“Fokus kita jelas, pembangunan yang berdampak nyata untuk rakyat NTT,” pungkasnya.
Editor : Boni Atolan
