Kefamenanu –
Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kefamenanu menilai kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang terus terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ditambah kenaikan harga Pertamax, telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan energi masyarakat dan berpotensi memperberat beban ekonomi rakyat.
Atas kondisi tersebut, GERMAS PMKRI mendesak Polres TTU bersama seluruh instansi terkait untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, melakukan pemeriksaan intensif terhadap kendaraan yang diduga mengangkut BBM dalam jumlah tidak wajar, serta menelusuri lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM di wilayah TTU.
Menurut GERMAS PMKRI, masyarakat saat ini menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, Pertalite sebagai BBM bersubsidi semakin sulit diperoleh, sementara di sisi lain harga Pertamax yang selama ini menjadi alternatif masyarakat terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi, memperbesar pengeluaran rumah tangga, mengganggu aktivitas perdagangan, serta mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan berbagai sektor ekonomi rakyat lainnya.
“Ketika akses terhadap energi terganggu, masyarakat kecil menjadi kelompok yang pertama kali merasakan dampaknya. Energi bukan sekadar komoditas konsumsi, tetapi fondasi utama yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat,” tegas Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kefamenanu.
Kelangkaan Pertalite sendiri bukan persoalan baru di Kabupaten TTU. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, masyarakat TTU telah menghadapi persoalan serupa selama beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2023 hingga saat ini, distribusi BBM bersubsidi masih menjadi persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang menyentuh akar masalah.
Situasi tersebut semakin memprihatinkan karena terjadi di tengah maraknya dugaan penyelundupan BBM yang selama ini menjadi perhatian publik di wilayah perbatasan. GERMAS PMKRI menilai praktik penyelundupan BBM tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran ekonomi biasa, melainkan sebagai ancaman terhadap ketersediaan energi bagi masyarakat.
Setiap liter BBM yang keluar melalui jalur ilegal berpotensi mengurangi pasokan yang seharusnya dinikmati masyarakat. Akibatnya, ketika Pertalite semakin langka dan Pertamax semakin mahal, masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Karena itu, GERMAS PMKRI menilai praktik penyelundupan BBM harus dipahami sebagai ancaman nyata terhadap ketahanan energi daerah. Dampaknya tidak hanya memicu kelangkaan BBM, tetapi juga memperbesar beban ekonomi masyarakat yang bergantung pada BBM untuk bekerja, bertani, berdagang, melaut, dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Lebih lanjut, maraknya dugaan penyelundupan BBM melalui jalur darat maupun laut menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di kawasan perbatasan.
GERMAS PMKRI meminta seluruh lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, mulai dari Bea Cukai, PLBN, aparat pengamanan perbatasan, otoritas pelabuhan, Polres TTU, hingga Pemerintah Daerah, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang berjalan.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa aktivitas penyelundupan diduga kerap memanfaatkan pelintas batas yang memiliki dokumen perjalanan resmi.
Oleh sebab itu, diperlukan langkah pengawasan yang lebih ketat dan terukur agar setiap celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal dapat ditutup secara maksimal.
Di sisi lain, GERMAS PMKRI mengakui bahwa keberadaan tap bensin memiliki fungsi sosial tertentu, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU atau memiliki keterbatasan akses terhadap distribusi BBM.
Namun keberadaan mereka tetap harus berada dalam pengawasan yang ketat.
Ketika jumlah tap bensin semakin tidak terkendali, distribusinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau keberadaannya berpotensi menjadi ruang bagi praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM, maka negara wajib hadir untuk melakukan penertiban.
Untuk itu, GERMAS PMKRI juga mendesak Polres TTU bersama instansi terkait melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap kendaraan operasional maupun aktivitas distribusi yang dilakukan para pemilik tap bensin. Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menjadi bagian dari rantai penyelundupan maupun penimbunan BBM di wilayah perbatasan.
GERMAS PMKRI menegaskan bahwa ketahanan energi masyarakat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak. Negara harus memastikan setiap tetes BBM yang disediakan untuk rakyat benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak menerimanya.
Editor : Boni Atolan
