BATAM, Radar Perbatasan.com – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan taji di kancah ekonomi nasional. Pada Triwulan I-2026, Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,04 persen secara tahunan (year-on-year).
Capaian ini menobatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Sumatera sekaligus menduduki peringkat kelima nasional. Namun, di balik angka pertumbuhan yang impresif tersebut, tantangan inflasi akibat faktor geografis masih membayangi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, menjelaskan bahwa status Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan 98 persen wilayah perairan menjadi tantangan unik dalam menjaga stabilitas harga.
“Karakteristik geografis maritim ini menghadirkan tantangan besar, terutama pada efisiensi logistik dan rantai pasok antarpulau yang rentan terhadap anomali cuaca,” ujar Misni saat membuka High Level Meeting TPID dan TP2DD di Aula Bank Indonesia, Batam, pada Kamis 7 Mei 2026.
Waspada Tekanan Inflasi
Meski ekonomi tumbuh subur, inflasi Kepri pada April 2026 tercatat sebesar 3,06 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 2,42 persen.
Secara bulanan, inflasi Kepri mencapai 0,43 persen, dipicu oleh tingginya mobilitas warga dan ketergantungan pada pasokan luar daerah. Beberapa sektor penyumbang utama di antaranya:
* Transportasi: 2,44 persen (akibat tarif angkutan udara dan laut).
* Penyediaan Makanan & Restoran: 1,80 persen (termasuk komoditas nasi lauk-pauk dan ikan layang).
“Beberapa komoditas seperti cabai merah dan cabai rawit memang mengalami deflasi, namun tarif transportasi tetap menjadi penyumbang tekanan harga yang signifikan,” tambah Misni.
Digitalisasi Sebagai Solusi
Secara spasial, Kota Batam mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,26 persen, disusul Tanjungpinang 3,25 persen. Menariknya, Kabupaten Karimun justru mencatatkan performa positif dengan deflasi sebesar 0,25 persen.
Menanggapi dinamika ini, Misni menekankan dua strategi kunci:
1. GNPIP: Penguatan stabilitas pasokan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.
2. TP2DD: Mempercepat digitalisasi daerah guna memangkas inefisiensi ekonomi di wilayah kepulauan.
“Walaupun kontribusi PDRB Kepri terhadap Sumatera hanya sekitar 7,30 persen, akselerasi kita adalah yang tercepat. Sinergi lintas sektor melalui digitalisasi harus terus digesa agar pertumbuhan ini berkelanjutan,” tutupnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut para pemangku kepentingan strategis, mulai dari perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga jajaran pimpinan Perum Bulog wilayah Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ca
