( Photo : Wakil Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak )
Kupang, 19 Maret 2026 —
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, menyusul dikukuhkannya Ambros Kodo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.
Agustinus menilai, ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perbatasan masih menjadi persoalan serius yang perlu segera dibenahi secara sistematis dan berkelanjutan.
“Jangan biarkan pendidikan di perbatasan terus tertinggal. Perlu keberpihakan nyata melalui alokasi anggaran yang memadai, khususnya untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta,” tegasnya.
Menurut dia, kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya mencerminkan kualitas layanan dasar yang layak, termasuk pendidikan. Karena itu, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selain infrastruktur, Agustinus juga menyoroti aspek kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih belum optimal. Ia mendorong adanya kebijakan afirmatif berupa insentif khusus bagi guru yang mengabdi di wilayah perbatasan.
“Guru di daerah perbatasan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian khusus, baik melalui insentif maupun kepastian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang adil dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan persoalan krusial lain yang hingga kini belum terselesaikan, yakni masih adanya guru yang telah mengabdi selama belasan tahun namun belum terdata dalam sistem kepegawaian nasional.
“Ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Dinas Pendidikan. Tidak boleh ada lagi guru yang mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status dalam database BKN. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian,” katanya.
Agustinus menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ambros Kodo, namun menegaskan bahwa jabatan tersebut membawa tanggung jawab besar untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor pendidikan, terutama di wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan yang baru dikukuhkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mampu menghadirkan kebijakan yang lebih progresif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga kualitas pendidikan di NTT, khususnya di wilayah perbatasan, dapat meningkat secara signifikan.
“Pendidikan di perbatasan adalah wajah Indonesia. Kalau di sana masih tertinggal, maka itu menjadi cerminan yang harus segera kita benahi bersama,” pungkasnya.
Editor : Boni Atolan
