TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 berturut-turut yang diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau ternyata tidak membuat DPRD Kepri “lengah”. Dalam rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, pada Selasa 1 Juli 2026, keberhasilan administratif tersebut justru disandingkan dengan realitas pengelolaan anggaran yang dinilai masih perlu banyak pembenahan.
Fraksi-fraksi di DPRD Kepri kompak memberikan “catatan merah”. Mereka menegaskan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk melihat apakah APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kritik Tajam Terkait Anggaran
Sorotan paling menonjol datang dari Fraksi Gerindra. Andi S Mukhtar menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup hanya diukur dari opini audit BPK.
“Kami minta penjelasan tegas soal target pendapatan yang meleset, penyerapan anggaran yang rendah di sejumlah dinas, hingga evaluasi SiLPA. Pembangunan harus merata, terutama di wilayah kepulauan,” tegasnya di hadapan sidang yang dipimpin Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan dan Wakil Ketua III Bakhtiar.
Nada kritis juga datang dari Fraksi NasDem. Muhammad Musofa menyoroti “kesehatan” belanja daerah. Dia menggarisbawahi belanja modal yang baru terealisasi 6,24 persen dari total anggaran. Selain itu, mereka mempertanyakan penurunan nilai aset Pemprov Kepri yang dinilai janggal.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Nurani Indonesia melalui Harlianto mendesak pemerintah agar lebih realistis dalam menetapkan target. Fokus mereka jelas: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan nelayan harus jadi prioritas utama. Harlianto juga menuntut pembenahan tata kelola BUMD, termasuk percepatan operasional PT Energi Kepri.
Optimasi Pendapatan dan Catatan BPK
Fraksi Partai Golkar melalui Asmin Patros memilih pendekatan solusi. Meski mengapresiasi kinerja WTP, Golkar mendesak optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan SiLPA sebesar Rp19,12 miliar agar tidak sekadar “mengendap”.
Hal senada disampaikan Fraksi PKS yang menyoroti perlunya efektivitas belanja modal dan evaluasi bantuan sosial. Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi memberikan peringatan soal beban fiskal daerah. Mereka mendesak pemerintah menyelesaikan pembayaran tepat waktu untuk menghindari akumulasi “tunda bayar” yang bisa membengkak di masa depan.
Adapun pandangan Fraksi Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa disampaikan secara tertulis kepada pimpinan rapat untuk ditindaklanjuti.
Respons Pemprov Kepri
Menanggapi rentetan kritik tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Misni, yang hadir mewakili Gubernur Ansar Ahmad, menyatakan kesiapan pemerintah untuk melakukan evaluasi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan umum, masukan, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi,” ujar Misni.
Dia berjanji seluruh catatan dewan akan dijadikan bahan penyempurnaan agar kebijakan APBD ke depan lebih akuntabel, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Zah
