Kabupaten Malaka menutup tahun 2025 dengan membawa harapan besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Pelantikan Stefanus Bria Seran dan Henri Melki Simu (SBS–HMS) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025 menandai dimulainya babak baru kepemimpinan daerah. Prosesi pelantikan serentak kepala daerah se-Indonesia oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara Jakarta, memberi pesan kuat tentang pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk wilayah perbatasan seperti Malaka.
Sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Belu pada tahun 2013, Malaka masih berada dalam fase konsolidasi. Usia yang relatif muda membuat Malaka masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas fiskal, maupun kualitas sumber daya manusia.
Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT yang telah lebih dahulu berdiri, Malaka masih membutuhkan lompatan-lompatan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam situasi inilah peran SBS–HMS sebagai bupati dan wakil bupati ketiga definitif menjadi sangat krusial. Penataan yang dilakukan pada periode ini bukan hanya soal menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi tentang meletakkan dasar pembangunan yang kuat dan berkeadilan. Keputusan-keputusan strategis yang diambil hari ini akan menentukan wajah Malaka lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Radar Perbatasan menilai bahwa dukungan seluruh warga Malaka terhadap program-program pemerintah daerah merupakan sebuah kewajiban moral dan sosial, sepanjang program tersebut berpihak pada kepentingan rakyat. Prioritas pembangunan di bidang pertanian terpadu—pertanian, peternakan, dan perikanan—harus terus diperkuat agar Malaka mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal ketahanan pangan. Pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas juga menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang manusiawi dan profesional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta infrastruktur penanggulangan bencana harus dipercepat untuk membuka konektivitas wilayah dan melindungi masyarakat dari risiko bencana. Pembangunan SDM dan pembinaan olahraga prestasi tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai investasi strategis untuk mencetak generasi unggul Malaka di masa depan.
Keseluruhan agenda tersebut hanya akan bermakna apabila didukung oleh keseriusan semua pemangku kepentingan dalam memastikan kebijakan dan penganggaran berjalan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Political will menjadi kata kunci agar pembangunan tidak berhenti pada tataran wacana.
Dalam kerangka itu, fungsi kontrol publik melalui media massa dan media sosial harus terus dijaga. Media memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis namun beradab. Kritik yang disampaikan hendaknya bersifat membangun, berbasis data, dan menawarkan solusi. Praktik penghakiman sepihak serta pembunuhan karakter melalui media harus dihindari, karena hanya akan merusak iklim demokrasi dan menghambat kerja-kerja pemerintahan.
Menutup tahun 2025, Redaksi Radar Perbatasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Malaka atas kontribusi, dedikasi, dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah. Harapannya, segala praktik baik yang telah dilakukan dapat terus ditingkatkan dan dilanjutkan pada tahun 2026.
Dengan semangat baru, mari kita songsong Tahun Baru 2026 dengan daya juang yang tinggi, komitmen bersama, dan tekad kuat untuk membawa Rai Malaka menuju arah yang lebih baik.
Selamat Tahun Baru, 1 Januari 2026. “”
