BATAM – Pemerintah Kota Batam mempercepat penanganan kemacetan armada angkut sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur setelah antrean panjang truk terjadi dalam beberapa hari terakhir. Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra meninjau langsung kondisi TPA pada Selasa (18/11/2025), sehari setelah rapat darurat bersama Forkopimda dan seluruh OPD terkait.
Amsakar menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dasar menjadi langkah paling mendesak untuk mengurai kepadatan kendaraan. Salah satu fokus utama adalah pembukaan akses dan percepatan pembangunan jalan lingkar di zona A agar truk dapat berputar tanpa harus menunggu dalam satu jalur.
TPA Punggur memiliki luas sekitar 43 hektare dan menampung timbunan sampah mencapai 1.185 ton per hari. Dengan volume tersebut, kebutuhan akses yang memadai dinilai krusial untuk kelancaran operasional truk pengangkut.
“Jalan lingkar ini kita targetkan selesai minggu ini. Selama ini kendaraan hanya memiliki satu jalur sehingga mudah terjadi penumpukan,” kata Amsakar.
Dalam tiga hari terakhir, Pemko Batam bersama BP Batam juga melakukan pengerasan jalur menggunakan material bauksit guna memastikan kendaraan tidak terhambat saat hujan. Pekerjaan ini turut didukung sejumlah pelaku usaha yang menyuplai material secara gotong royong.
Amsakar mengungkapkan bahwa zona A sebelumnya ditutup karena sanksi Kementerian Lingkungan Hidup atas metode pengelolaan yang tidak memenuhi standar. Penutupan tersebut berdampak pada memanjangnya antrean armada dan mulai munculnya penumpukan sampah di sejumlah kecamatan. Pemko Batam telah berkirim surat kepada Menteri LHK untuk meminta izin pemanfaatan sementara zona tersebut sebagai solusi darurat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemko Batam juga menambah fasilitas pendukung antara lain 20 bin kontainer, 14 unit arm roll truck, satu bulldozer, dan tambahan 40 bin kontainer melalui APBD Perubahan. Meski demikian, Amsakar menilai persoalan sampah tidak hanya terjadi di TPA, tetapi juga di TPS, tingkat kecamatan, serta proses pengangkutannya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, camat dan lurah diminta memetakan titik penumpukan sampah di wilayah masing-masing. Belanja Tidak Terduga (BTT) kemudian dialokasikan untuk menambah layanan angkutan di lokasi-lokasi yang dinilai kritis.
Pemko Batam juga tengah mengkaji kerja sama pengelolaan sampah dengan pihak swasta agar sistem penanganan dapat lebih terintegrasi dan efisien. “Jika perhitungannya seimbang, akan kita tenderkan. Kajian sedang berjalan,” ujarnya.
Amsakar menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan sampah di Batam. Ia optimistis langkah-langkah pembenahan mulai dari perbaikan akses, operasional zona A, hingga penataan dari hulu ke hilir akan menunjukkan hasil pada akhir tahun.
Editor : Santos
