Jakarta, 12 Mei 2026 —
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak memimpin kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna membahas langkah antisipasi perubahan iklim dan potensi kekeringan ekstrem di Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD NTT turut didampingi anggota DPRD NTT Winston Rondo dan Agustinus Bria Seran, bersama Sekretaris BPBD Provinsi NTT Yohanes Taka Dosi serta Kabag Keuangan BPBD NTT Ketut Sadnyana.
Rombongan diterima Direktorat Kedaruratan BNPB, Nelwan Harahap.
Dalam pertemuan itu, Komisi V DPRD NTT menyampaikan sejumlah persoalan strategis, antara lain antisipasi perubahan iklim dan kekeringan ekstrem tahun 2026, penanganan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, serta kejadian tanah longsor di sejumlah wilayah NTT.
Menurut Agustinus Nahak, BNPB meminta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat bencana kekeringan secara menyeluruh agar pemerintah pusat dapat mengintervensi bantuan jangka pendek maupun jangka panjang.
“Pemerintah Provinsi NTT harus segera menetapkan status darurat bencana kekeringan secara menyeluruh agar pemerintah pusat bisa membantu, baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti mobil tangki air maupun pembangunan sumur bor,” ujar Nelwan
Harahap dalam pertemuan tersebut.
BNPB juga menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menunggu situasi darurat baru mengambil langkah penanganan.
“Pemerintah daerah jangan tunggu situasi darurat baru merespons karena akan sangat lambat. Segera tertibkan status bencana, susun rencana operasi dan ajukan ke BNPB,” tegasnya.
Selain persoalan kekeringan, Agustinus Nahak juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Malaka yang kerap terdampak banjir kiriman dari Kabupaten TTS, TTU dan Belu.
Ia menyebut BNPB merespons positif usulan tersebut dan berencana meninjau langsung kondisi di Kabupaten Malaka saat melakukan kunjungan kerja ke NTT.
Komisi V DPRD NTT juga melaporkan bencana tanah longsor di Kota Soe.
BNPB disebut akan meninjau langsung kondisi pengungsi serta rencana relokasi permanen yang disiapkan pemerintah daerah.
Sementara terkait pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, BNPB menyatakan pemerintah pusat telah siap melakukan relokasi menyeluruh. Namun proses tersebut masih terkendala penyediaan lahan oleh pemerintah daerah, meski anggaran relokasi disebut sudah tersedia.
Editor : Boni Atolan
