Indeks

Ansar Ahmad Evaluasi Tujuh Program Strategis Nasional Kepri

Gubernur Ansar Ahmad kumpulkan kepala daerah se-Kepri untuk bedah progres, bongkar kendala lapangan, hingga bawa masalah krusial langsung ke pusat

TANJUNGPINANG, Radar Perbatasan.com – Langkah cepat dan tegas diambil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat di daerah. Bersama para bupati, wali kota, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur Ansar memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Strategis Nasional (PSN) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Senin 16 November 2026.

Rakor berkala ini bukan sekadar ajang laporan rutin, melainkan forum evaluasi taktis untuk memastikan delapan agenda besar yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Kepri hingga ke pulau-pulau terluar.

Dalam arahannya, Gubernur Ansar menekankan bahwa jajaran pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota wajib memberikan dukungan total dan komprehensif. Dia dengan tegas melarang adanya sikap setengah-setengah dalam menyukseskan program prioritas nasional ini.

“Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” ujar Ansar di hadapan peserta rapat, baik yang hadir langsung maupun secara virtual.

Gubernur juga meminta seluruh OPD untuk bergerak cepat menginventarisasi hambatan di lapangan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah akan langsung dikomunikasikan secara keroyokan bersama kepala daerah ke kementerian terkait di Jakarta.

“Nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut,” tambahnya.

Bedah Lapangan: Capaian, Dinamika, dan Kendala

Berdasarkan paparan para kepala dinas dalam rakor tersebut, sejumlah program menunjukkan progres signifikan, meski tak sedikit pula yang masih membentur tembok birokrasi dan kendala teknis:

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
• Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, melaporkan pembangunan fisik telah menembus 277 unit dari target 407 unit, di mana 114 unit di antaranya sudah berdiri sempurna (100 persen). Sebanyak 106 manajer koperasi juga telah diterjunkan untuk mendampingi operasional. Kendati demikian, persoalan status lahan, seperti bangunan yang berdiri di kawasan hutan, serta kelengkapan sarana prasarana masih memerlukan koordinasi lintas instansi.

2. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
• Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Said Sudrajat, mencatat dari 110 lokasi KNMP tahun 2026, seluruhnya telah berkontrak (kecuali satu lokasi di Pasir Panjang, Lingga, yang masih memproses detail kontrak). Jika digabung dengan tahun 2025, total pembiayaan konstruksi kampung nelayan di Kepri selama dua tahun terakhir telah menyedot anggaran lebih dari Rp530 miliar.

3. Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Program krusial ini mencatat lonjakan jumlah penerima manfaat per Oktober 2026 menjadi 720.238 orang (naik sekitar 40 ribu dari tahun sebelumnya). Namun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, membeberkan adanya penurunan realisasi layanan dari 87 persen menjadi 69,37 persen. Faktor utamanya adalah 71 dari 266 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum beroperasi, dengan Kota Batam menjadi titik terbanyak (27 unit), akibat kendala administrasi, fasilitas, dan persyaratan teknis.

4. Ketahanan Energi Listrik.
• Kepala Dinas ESDM Kepri, Darwin, menyampaikan rasio elektrifikasi telah menyentuh angka 99,45 persen. Meski begitu, pekerjaan rumah masih menumpuk: mulai dari 6.151 rumah tangga yang belum menikmati listrik memadai, 1 desa pemekaran baru di Lingga tanpa listrik, 35 pulau yang belum teraliri listrik, hingga 85 pulau yang masih mengandalkan genset non-PLN. Pemprov Kepri bersama PLN kini tengah mengebut peta jalan 2026-2027 melalui skema grid extension dan PLTS komunal.

5. Sekolah Rakyat.
• Kepala Dinas Sosial Kepri, Mahadi Rahman, melaporkan sekolah rintisan di Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna sudah mulai berjalan. Bahkan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Natuna segera dimulai menyusul tuntasnya penandatanganan kontrak. Sementara itu, wilayah Karimun, Lingga, dan Bintan masih menunggu lampu hijau dari kementerian terkait.

6. Program 3 Juta Rumah.
• Kepala Dinas Perkim Kepri, Said Nursyahdu, mengungkapkan tantangan besar berupa tingginya backlog kepemilikan rumah yang mencapai lebih dari 121 ribu unit. Karena APBD Provinsi belum mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah baru tahun ini, beban tersebut ditopang oleh kabupaten/kota seperti Bintan (membangun 15 unit) dan Natuna (2 unit), dengan total progres kumulatif di Kepri melampaui 9.000 unit.

7. Cek Kesehatan Gratis (CKG).
• Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Yosei Susanti, melaporkan layanan CKG telah menjangkau 671.065 orang dari target 1.034.071 jiwa (46 persen). Cakupan sekolah bahkan telah mencapai 57,4 persen, dengan Bintan memegang rekor tertinggi sebesar 84,4 persen. Kendati demikian, kendala teknis aplikasi pusat membuat sekitar 58 ribu data pemeriksaan puskesmas belum tersinkronisasi di dashboard resmi provinsi.

Rakor strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Asisten I Pemkot Tanjungpinang Samsudi, serta unsur forkopimda dan kepala OPD Pemprov Kepri.

Sementara itu, para kepala daerah mengikuti jalannya rapat secara virtual melalui Zoom, yakni Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Lingga Novrizal, Wakil Bupati Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, serta Pj. Sekda Kabupaten Karimun Sularno.

Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ron

 

Exit mobile version