Kawasan Peternakan UPT Kapitan Meo, yang terletak di Desa Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, pernah menjadi salah satu pusat pembibitan sapi Bali paling produktif di wilayah perbatasan ketika masih berada di bawah Pemerintah Kabupaten Belu sebagai kabupaten induk. Selain menjadi pusat produksi bibit, kawasan ini juga mampu menopang pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan ribuan peternak.
Namun setelah pemekaran dan berpindah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Malaka—yang telah disahkan melalui SK Bupati Malaka Nomor 90/HK/2021—UPT Kapitan Meo mengalami penurunan fungsi akibat minimnya revitalisasi sarana, prasarana, dan dukungan anggaran. Padahal, keberadaannya sangat strategis untuk menjawab kebutuhan penyediaan bibit sapi Bali berkualitas, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menopang ekonomi masyarakat peternak.
Hari ini, saat Pemerintah Kabupaten Malaka bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kembali mengusulkan pengembangan pembibitan sapi potong berbasis kawasan Kapitan Meo, muncul pertanyaan besar yang harus dijawab oleh seluruh pemangku kepentingan:
Apakah kita benar-benar siap mengembalikan kejayaan Kapitan Meo?
Kapitan Meo: Simbol Harapan dan Masa Depan Peternakan Malaka
Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran – Henri Melki Simu (SBS–HMS), sektor peternakan menjadi salah satu program unggulan dalam kerangka pertanian terpadu. Kapitan Meo adalah pusat dari strategi besar tersebut. Jika kawasan ini dibangun kembali, maka beberapa keuntungan langsung dapat dicapai:
1. Penyediaan bibit sapi Bali berkualitas untuk Malaka dan NTT.
2. Peningkatan PAD melalui sistem pembibitan profesional.
3. Lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi peternak kecil.
4. Pengendalian inbreeding yang selama ini menurunkan kualitas genetik sapi Bali.
5. Mendorong industri penggemukan dan pengolahan hasil ternak.
Plh. Kepala Dinas Peternakan, Metilde Seran, menegaskan bahwa kebutuhan revitalisasi tidak sebatas pengadaan induk dan pejantan, tetapi mencakup rehabilitasi kandang, pengelolaan padang penggembalaan, perbaikan infrastruktur air, energi, dan manajemen reproduksi berbasis controlled mating atau inseminasi buatan. Tanpa investasi dasar ini, mustahil menghasilkan bibit unggul sesuai standar nasional.
Butuh Perhatian Serius dari Pemkab, Pemprov, dan Pemerintah Pusat
Editorial ini menegaskan bahwa Kapitan Meo bukan sekadar proyek lokal. Ia adalah aset strategis yang memerlukan dukungan lintas level pemerintahan. Pemkab Malaka telah mengambil langkah awal melalui penyusunan Petunjuk Teknis, manajemen pembibitan, dan RAB kawasan, namun langkah ini harus disertai dukungan nyata:
Pemkab Malaka: Menetapkan Kapitan Meo sebagai prioritas pembangunan daerah.
DPRD Malaka: Mengalokasikan anggaran memadai pada APBD Murni 2026 sebagai bukti keberpihakan terhadap peternak.
Pemprov NTT: Memberikan dukungan teknis, supervisi, dan fasilitasi pada usaha pembibitan regional.
Pemerintah Pusat (Kementan RI): Menyediakan dukungan program, bantuan indukan, dan intervensi langsung melalui kebijakan perbibitan nasional.
Tanpa sinergi tiga level ini, Kapitan Meo hanya akan menjadi kawasan penggembalaan biasa—padahal potensinya jauh lebih besar daripada itu.
Momentum APBD 2026: Ujian Komitmen Daerah
Sidang APBD Murni Kabupaten Malaka Tahun 2026 menjadi titik penting yang menentukan arah masa depan kawasan Kapitan Meo. Di sinilah DPRD Malaka ditantang untuk mengambil sikap. Anggaran yang diberikan bukan sekadar pengeluaran pemerintah, tetapi investasi jangka panjang untuk:
ketahanan pangan daerah,
peningkatan PAD,
peningkatan kualitas genetik sapi Bali,
dan pemberdayaan ribuan peternak yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Jika DPRD Malaka berani mengalokasikan anggaran signifikan untuk revitalisasi Kapitan Meo, maka itu adalah pernyataan tegas bahwa mereka mendengar suara peternak dan memahami kepentingan masa depan daerah.
Penutup: Jangan Biarkan Kapitan Meo Menunggu Lebih Lama
Lewat editorial ini, kami mengajak semua pihak untuk tidak lagi menganggap Kapitan Meo sebagai isu pinggiran. Kawasan ini adalah denyut nadi ekonomi rakyat, aset strategis pemerintah daerah, dan harapan besar bagi masa depan peternakan di Kabupaten Malaka.
Sudah saatnya Kapitan Meo dibangkitkan kembali.
Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas.
Sudah saatnya DPRD mengambil peran.
Dan sudah saatnya pemerintah pusat serta provinsi memberi perhatian khusus.
Kapitan Meo telah memberi banyak hal kepada daerah ini di masa lalu. Kini giliran kita memberi masa depan baru bagi Kapitan Meo.
Karena kebangkitan Kapitan Meo adalah kebangkitan Malaka itu sendiri, Kebangkitan NTT dan kebangkitan Nasional dibidang peternakan.**
