Opini :
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih tanggung jawab dalam penyelesaian masalah keuangan proyek kereta cepat Whoosh merupakan langkah tepat, sah, dan berwibawa. Dalam kerangka hukum administrasi negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi memiliki otoritas atas kebijakan yang menyangkut keuangan negara, sumber daya manusia, dan aset nasional di seluruh wilayah NKRI.
Langkah Presiden Prabowo perlu dimaknai sebagai tindakan strategis untuk menjaga kepercayaan internasional, khususnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Pengambilalihan tanggung jawab ini bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan upaya perdata dan administratif untuk menjamin kelangsungan kerja sama dan stabilitas kepercayaan (trust) dalam hubungan government to government.
Oleh karena itu, tudingan bahwa Presiden Prabowo melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebaliknya, tindakan ini menunjukkan kepemimpinan visioner yang berorientasi pada penyelesaian masalah nasional secara tuntas dan bertanggung jawab.
Dari perspektif hukum internasional, tindakan Presiden Prabowo mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan negara (sovereignty) dan hak-hak berdaulat (sovereign rights) dalam menjaga eksistensi dan kehormatan Indonesia di mata dunia. Negara, sebagai subjek hukum internasional, memiliki kewajiban untuk memastikan kepercayaan antarnegara, baik dalam konteks hubungan keperdataan maupun aspek pidana internasional.
Dengan demikian, langkah take over Presiden Prabowo terhadap persoalan yang bersifat kontradiktif dalam proyek kereta cepat Whoosh dapat dinilai sebagai kebijakan yang cerdas, produktif, dan berorientasi jangka panjang.
Dalam konteks politik dan tata kelola pemerintahan nasional, tindakan ini juga mencerminkan jiwa kenegarawanan dan kepemimpinan sejati. Presiden Prabowo menunjukkan sikap “pasang badan” untuk menyelamatkan proyek strategis nasional demi kepentingan bangsa dan negara. Seorang pemimpin sejati tidak menunggu situasi membaik, tetapi berdiri di garis depan ketika risiko harus dihadapi.
Langkah Presiden Prabowo menjadi contoh konkret bahwa pemimpin sejati tidak membanggakan kepahlawanannya, melainkan hadir untuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan tanggung jawab penuh.
Better late than never — and never split the difference.***
