Malaka, NTT — Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya menurunkan angka stunting melalui koordinasi lintas sektor dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
Wakil Bupati Malaka yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malaka , Henri Melki Simu mengatakan, koordinasi yang solid menjadi kunci agar intervensi yang diberikan benar-benar berdampak bagi penurunan angka stunting.
“Semua stakeholder mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa terus dilibatkan agar gerakan penurunan stunting memberikan hasil nyata dan berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Program “Dapur Sehat Atasi Stunting” Diterapkan
Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Malaka, Andreas Seran, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah telah menerapkan program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Melalui program ini, dilakukan demo cooking makanan lokal yang digerakkan oleh TP PKK dan kader desa sebagai pengelola di tingkat desa.
Hingga saat ini, 127 desa di Kabupaten Malaka telah terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan demonstrasi pangan lokal untuk mengatasi stunting. Program Dashat sendiri sudah aktif di 64 desa, sementara 17 desa lainnya telah ditetapkan sebagai Kampung KB.
Edukasi dan Pendampingan Terpadu
Kepala Bidang KS, Fin Rafu, menambahkan bahwa penyuluh KB juga memberikan edukasi kepada kelompok balita dan posyandu sejak Januari 2025.
Kegiatan ini melibatkan keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta), terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Tenaga kesehatan, kader KB, dan petugas gizi dari puskesmas turut serta dalam kegiatan penyuluhan, pengolahan makanan sehat, hingga pemilihan bahan lokal yang bergizi.
Koordinasi dan Data Terpadu
Di tingkat kabupaten, koordinasi dilakukan lintas OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah (Baperida).
Sumber data penurunan stunting juga terintegrasi antara Dinas PMD, Dinas Kesehatan, dan Dinas KB agar menjadi satu pintu.
Berdasarkan hasil survei nasional, angka stunting di Kabupaten Malaka menunjukkan tren penurunan signifikan:
Tahun 2023: 47,7 persen
Tahun 2024: 31,6 persen (hasil Survey Status Gizi Indonesia)
Tahun 2025 (hasil penimbangan Juli): 26,2 persen dari 13.387 balita yang ditimbang.
Selain itu, hasil pendataan keluarga tahun 2024 mencatat terdapat 18.089 keluarga berisiko stunting, yang kini menjadi fokus utama intervensi pemerintah daerah.
Fokus pada Pencegahan Sejak Dini
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa pra-nikah. Calon pengantin perlu disiapkan agar saat hamil berada dalam kondisi sehat.
Perhatian utama diberikan pada 1000 HPK, termasuk gizi ibu hamil, perilaku hidup bersih dan sehat, dukungan keluarga, serta kondisi rumah yang layak dan memiliki sanitasi serta air bersih.
Selain itu, pola asuh juga menjadi faktor penting, seperti pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam pengasuhan anak.
Peran Aktif BKKBN
Perwakilan BKKBN Kabupaten Malaka terus melakukan sosialisasi dan edukasi melalui Penyuluh Lapangan KB (PLKB) di setiap kecamatan.
Petugas PLKB bekerja sama dengan pemerintah desa dalam kegiatan posyandu untuk memberikan penyuluhan, edukasi gizi, serta mengintegrasikan program desa dengan program penurunan stunting nasional.
Editor : Boni Atolan
