( Photo : Bupati Malaka,Stefanus Bria Seran)
Malaka, 22 September 2025 —
Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) dan Henri Melki Simu (HMS), menyatakan kesiapannya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait peluang bagi putra-putri daerah dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Keseriusan ini ditunjukkan melalui sinergi penuh antara eksekutif dan legislatif, yang melibatkan seluruh unsur pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Malaka. Pemerintah daerah akan mengambil langkah proaktif dengan mengurus seluruh persyaratan administratif dan teknis ke PEMERINTAH PUSAT guna memastikan proses ini berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mendengar dan merespons positif aspirasi masyarakat. Ini bagian dari upaya kami untuk menata birokrasi dan memaksimalkan potensi SDM lokal dalam menunjang roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Malaka,” ujar Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, saat dikonfirmasi media pada Senin (22/9/2025).
Bupati juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan dinas teknis terkait untuk segera mempersiapkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten menargetkan pengajuan ke PEMERINTAH PUSAT dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Bupati SBS mengimbau seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Malaka yang menjadi sasaran dari kebijakan ini, untuk tetap bersabar, BERDOA dan memberi ruang dan WAKTU kepada pemerintah DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT guna menyelesaikan proses administrasi dengan cermat dan sesuai prosedur.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar situasi tetap kondusif. Proses ini harus kita jalankan dengan tertib dan tanpa gangguan agar tidak menghambat jalannya pembangunan yang tengah kita genjot bersama,” SERTA KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DI WILAYAH RAI MALAKA ‘ tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Malaka untuk memberikan kesempatan dan prioritas kepada putra-putri daerah dalam mengabdi kepada daerahnya. Pemerintah memastikan bahwa setiap proses akan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan TRANSPARAN SERTA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
Penulis/Editor : Boni Atolan
