SURABAYA 17 September 2025
Dewan Pimpinan Wilayah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPW RAJAWALI) Jawa Timur menyoroti pemeriksaan Gubernur Khofifah Indar Parawansa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah APBD Jatim. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Jawa Timur, meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan.
DPW RAJAWALI mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu. Keterlibatan sejumlah pejabat dan pihak swasta dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengelolaan dana hibah di Pemprov Jatim perlu dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh.
DPW RAJAWALI juga menyoroti bahwa kasus ini telah menyeret banyak tersangka, termasuk anggota DPRD Jatim, yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang bersih dan berintegritas. Masyarakat Jawa Timur berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan dana APBD, termasuk dana hibah.
“Kami sangat prihatin dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim ini. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kami mendesak KPK untuk bertindak cepat dan tegas, serta memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Sujatmiko Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur
RAJAWALI akan terus mengawal kasus ini, memastikan tidak ada yang ditutupi dan semua proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Kami akan terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Jawa Timur,” tutup Orang nonor satu di DPW Jawa Timur
Penulis : TIM RAJAWALI
Sumber: DPW RAJAWALI
