BATAM, Radar Perbatasan.com – Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Bintan mendesak penguatan perlindungan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menyampaikan hal itu dalam Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura-Batam di Aston Batam Hotel & Residence, pada Kamis 19 November 2026.
FGD ini digelar untuk memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional (National Referral Mechanism/NRM) dalam menangani korban TPPO di wilayah perbatasan. Forum dibuka langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan.
Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan prosedur pencegahan, deteksi dini, penanganan, hingga perlindungan korban di jalur lintas batas Indonesia-Singapura.
Penanganan Harus Cepat dan Berkesinambungan
Dalam sambutannya, Dubes Hotmangaradja menekankan pentingnya kerja sama antar instansi dan antarnegara. Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar korban tertangani secara terpadu, terutama di kawasan perbatasan yang mobilitas warganya tinggi.
“Penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan menjadi sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan,” ungkapnya.
Dari Identifikasi hingga Reintegrasi
Sejumlah langkah strategis dibahas dalam FGD ini, antara lain:
• penyelarasan mekanisme rujukan nasional antar instansi.
• penguatan pengawasan koridor Singapura-Batam.
• peningkatan kolaborasi lintas sektor dan bilateral.
• penyediaan layanan perlindungan korban yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan korban.
Dengan mekanisme rujukan yang kuat, penanganan korban diharapkan berjalan sistematis, mulai dari identifikasi awal, asesmen kebutuhan, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial.
Pengawasan jalur keberangkatan dan kedatangan di perbatasan juga menjadi perhatian, baik di pelabuhan resmi maupun jalur perairan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Pengetatan ini dinilai penting untuk mencegah perdagangan orang sekaligus keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Pesan Wabup Bintan
Deby Maryanti menegaskan, penguatan sistem perlindungan korban TPPO sangat penting, khususnya bagi daerah strategis di wilayah perbatasan.
“Bintan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga upaya pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan perhatian serta koordinasi yang kuat dari seluruh pihak. Kami berharap melalui forum ini, mekanisme perlindungan dan rujukan korban dapat semakin terintegrasi, sehingga masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, mendapatkan perlindungan yang maksimal,” ujarnya.
Dia juga berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan pekerja migran, dan organisasi terkait terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan pentingnya bekerja lewat jalur prosedural disebutnya sebagai kunci.
“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat iming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan berujung pada praktik perdagangan orang,” tambahnya.
Libatkan Banyak Pihak
FGD ini melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga pusat, aparat penegak hukum dan pengawas perbatasan, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban.
Melalui forum ini, koordinasi dan rujukan yang lebih efektif diharapkan terbangun sehingga penanganan korban tidak terputus di setiap tahap layanan. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara tersebut juga diharapkan memperkuat pencegahan, mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang, dan meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan.
Editor: Budi Adriansyah

















