IDI – Aksi protes ratusan siswa SMAN 1 Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, terkait penebangan pohon tua di lingkungan sekolah, mendapat respons dari Dinas Pendidikan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah Aceh Timur, Rahmatsah Putra, S.Pd., M.S.M., akan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) kepala sekolah guna menjaga stabilitas lingkungan pendidikan dan memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan normal.
Langkah ini diambil menyusul dinamika di lingkungan sekolah setelah kebijakan penebangan pohon memicu kesalahpahaman dan aksi protes siswa. Penunjukan Plh diharapkan dapat meredakan ketegangan, menjaga kelancaran administrasi sekolah, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap persoalan yang terjadi.
Rahmatsah menegaskan, kepentingan utama saat ini adalah memastikan para siswa tetap mendapatkan hak pendidikan dalam suasana belajar yang aman dan kondusif.
“Fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan hak belajar para siswa. Kami ingin memastikan atmosfer belajar di SMAN 1 Simpang Ulim kembali kondusif, nyaman, dan berjalan normal seperti sedia kala. Oleh karena itu, per hari ini kami menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk memimpin roda administrasi dan operasional sekolah,” ujar Rahmatsah dalam keterangan resminya, Minggu (25/10/2026).
Penunjukan Plh tersebut juga dimaksudkan untuk memberi ruang bagi evaluasi yang objektif sembari menunggu proses pergantian kepala sekolah definitif.
Penebangan Pohon Picu Protes Siswa
Sebelumnya, aksi protes siswa mencuat setelah dilakukan penebangan pohon di area SMAN 1 Simpang Ulim. Kebijakan tersebut memunculkan keberatan di kalangan siswa dan menjadi perhatian pihak Cabdin Aceh Timur.
Cabdin menjelaskan bahwa instruksi penataan lingkungan sekolah didasarkan pada pertimbangan keselamatan infrastruktur. Akar pohon tua dinilai berpotensi merusak fondasi bangunan, memecahkan lantai kelas, serta menghambat normalisasi saluran drainase untuk penanggulangan banjir.
Meski demikian, pihak Cabdin mengakui pentingnya komunikasi yang lebih persuasif dengan warga sekolah agar kebijakan penataan lingkungan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa kebijakan di lingkungan pendidikan tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek teknis dan keselamatan, tetapi juga membutuhkan komunikasi terbuka dengan siswa, guru, serta pihak terkait.
Dialog Terbuka dan Penghijauan Kembali
Selain menyiapkan penunjukan Plh, Rahmatsah berharap jajaran dewan guru segera membangun dialog terbuka dengan para siswa. Langkah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menampung aspirasi, menjelaskan pertimbangan kebijakan, dan memulihkan hubungan yang kondusif di lingkungan sekolah.
Sebagai langkah jangka panjang, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan juga merencanakan program penghijauan kembali atau revegetasi melalui penanaman pohon baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan keselamatan struktur bangunan sekolah.
Program tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan penghijauan, kenyamanan belajar, dan keamanan fasilitas pendidikan.
Dinas Pendidikan pun mengimbau siswa, wali murid, serta masyarakat agar tetap tenang dan mendukung pemulihan aktivitas akademik di SMAN 1 Simpang Ulim.
Penunjukan Plh, pembukaan ruang dialog, dan rencana penghijauan kembali menjadi langkah yang diharapkan mampu memulihkan suasana sekolah. Namun, keberhasilan penyelesaian persoalan ini juga bergantung pada komunikasi yang terbuka serta keterlibatan warga sekolah dalam membangun kembali suasana belajar yang aman, nyaman, dan harmonis.
Tim media
