KERINCI – Musibah angin puting beliung menerjang sejumlah titik di Desa Koto Rendah, RT 01/RW 01, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Jambi, Mappangara HK, setelah tim LCKI turun langsung ke lokasi untuk menerima laporan dan melihat kondisi warga terdampak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim LCKI di lapangan, terdapat sekitar lima titik yang terdampak musibah puting beliung. Sejumlah warga mengalami kerusakan pada bagian rumah dan membutuhkan bantuan untuk memperbaiki tempat tinggal mereka.
Warga yang ditemui tim LCKI mengeluhkan lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana tersebut. Mereka berharap pemerintah dan instansi terkait segera turun ke lapangan untuk memastikan seluruh korban terdata dan mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan.
Seorang tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan juga menyampaikan adanya bantuan berupa seng dan kayu. Namun, menurutnya, bantuan tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Selain persoalan kesesuaian bantuan, warga juga mempertanyakan transparansi pendataan dan distribusi bantuan. Pasalnya, masih terdapat warga terdampak yang disebut belum menerima bantuan.
Menyikapi laporan tersebut, Tim LCKI Provinsi Jambi meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap rumah dan warga yang terdampak.
Ketua LCKI Provinsi Jambi Mappangara HK menegaskan, penanganan pascabencana harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, setiap warga yang benar-benar terdampak harus mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai tingkat kerusakan yang dialami. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi penting untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat dalam proses penyaluran bantuan.
Mappangara HK juga menyatakan bahwa laporan masyarakat tersebut akan menjadi perhatian LCKI Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH) apabila dalam proses pendataan maupun distribusi bantuan ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Pemerintah dan dinas terkait harus segera turun ke lapangan. Data warga yang terdampak harus jelas, bantuan harus tepat sasaran dan prosesnya harus transparan. Jangan sampai ada warga yang terkena musibah justru tidak mendapatkan bantuan,” tegas Mappangara HK.
LCKI Provinsi Jambi berharap pemerintah daerah Kabupaten Kerinci segera merespons kondisi tersebut dengan melakukan asesmen kerusakan, memastikan kebutuhan mendesak warga serta memperbaiki mekanisme distribusi bantuan agar seluruh korban bencana memperoleh haknya secara adil.
Mappangara menambahkan, kehadiran pemerintah dalam situasi bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Selain bantuan material, pendampingan dan kepastian informasi juga penting agar warga tidak merasa dibiarkan menghadapi dampak bencana seorang diri.
Editor : Boni Atolan
