ANAMBAS, Radar Perbatasan.com – Keputusan Bupati Anambas menolak pengadaan mobil dinas senilai Rp1,5 miliar mendadak menjadi perbincangan hangat. Di tengah wacana kemewahan fasilitas pejabat, sang Bupati justru mengambil langkah kontras: memilih hidup sederhana demi efisiensi anggaran daerah.
Bagi sang Bupati, jabatan bukanlah tentang kemewahan, gengsi, apalagi fasilitas mentereng. Baginya, setiap rupiah yang mengalir dari kas daerah adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas.
Saat rencana pembelian mobil dinas seharga Rp1,5 miliar muncul di mejanya, dia tidak berpikir dua kali untuk menolaknya.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada Senin 25 Mei 2026, Aneng secara terbuka menyatakan keberatannya. Dia menilai bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas bukanlah langkah yang tepat untuk diprioritaskan saat ini.
“Ketika saya melihat rencana pengadaan mobil dinas baru, saya bertanya kepada diri sendiri: apakah ini benar-benar kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Anambas saat ini? Jawabannya sederhana: tidak,” tulis Aneng dalam unggahannya.
Prioritas di Atas Fasilitas
Keputusan ini lahir dari kesadaran mendalam akan kondisi lapangan. Sang Bupati menuturkan, matanya selalu tertuju pada fasilitas publik yang belum maksimal. Masih ada jalan rusak yang menghambat akses warga, layanan kesehatan yang perlu diperkuat, serta kebutuhan pendidikan yang mendesak.
Dia merasa tak tega menikmati kenyamanan mobil baru saat masyarakat masih berjuang di tengah keterbatasan. Baginya, memprioritaskan pembangunan adalah bentuk tanggung jawab utama sebagai pelayan rakyat.
Siap Turun ke Lapangan dengan Motor
Menariknya, dia menegaskan tidak memiliki masalah sedikit pun jika harus menanggalkan fasilitas mewah. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menggunakan sepeda motor demi menjangkau pelosok wilayahnya dan menyapa masyarakat secara langsung.
“Bagi saya, kendaraan hanyalah alat. Yang terpenting adalah tujuan dan manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sikap ini pun menjadi pesan moral yang kuat bagi jajarannya. Dia ingin membuktikan bahwa efisiensi harus dimulai dari pucuk pimpinan. Dia tidak ingin dikenal karena kemewahan kendaraan, melainkan karena kerja nyata dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kesejahteraan warga Anambas.
“Saya ingin dikenang bukan karena mobil dinas yang saya gunakan, tetapi karena keputusan-keputusan yang memberi manfaat bagi masyarakat Anambas,” pungkasnya.
Langkah yang dia ambil ini kini menuai apresiasi publik, yang melihatnya sebagai simbol pemimpin yang hadir di tengah kesulitan rakyat, bukan sekadar duduk di balik kemewahan.
Editor: Budi Adriansyah
