BATAM —12 Mei 2026
Meningkatnya jumlah pekerja migran nonprosedural, termasuk tenaga kerja di bawah umur asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lolos hingga ke Batam dan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi, maupun kerja paksa, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT.
Hal itu mengemuka saat Gubernur NTT, Melki Laka Lena bersama rombongan melakukan kunjungan ke Shelter St. Theresia KKPPMP Keuskupan Pangkal Pinang yang juga menjadi Sekretariat Jaringan Safe Migrant Peduli Perempuan dan Anak di Batam.
Rombongan gubernur disambut Ketua Jaringan Safe Migrant Peduli Perempuan dan Anak sekaligus Ketua Satgas NTT Peduli Kepri, Musa Mau, bersama pengurus dan pendamping korban Shelter St. Theresia, Ruth Ivory dan tim shelter yang mewakili Romo Paschal.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTT didampingi Kepala Bank Indonesia NTT, Adi Joyo, Kadisperindag NTT Zeth Sony Libing, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi Nange, serta Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Stefania Tunga Boro.
Pertemuan itu dilakukan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung situasi para korban TPPO, eksploitasi, dan kerja paksa asal NTT yang selama ini ditangani oleh Shelter St. Theresia di Batam.
Menurut Musa Mau, persoalan pekerja migran nonprosedural tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga pembangunan mental masyarakat agar tidak mudah tergiur bujuk rayu para perekrut ilegal.
“Yang paling penting selain pembangunan ekonomi adalah pembangunan manusianya. Bagaimana masyarakat NTT tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu mafia perekrut yang akhirnya membuat mereka menjadi korban,” ujar Musa Mau.
Ia mengatakan, perhatian dan langkah serius pemerintah sangat dibutuhkan karena kasus TPPO, kerja paksa, dan eksploitasi tenaga kerja terus meningkat dari waktu ke waktu.
Musa Mau juga berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Jaringan Safe Migrant Peduli Perempuan dan Anak, Satgas NTT Kepulauan Riau, serta KKPPMP Kepri dalam upaya pencegahan kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, pihak shelter di Batam selama ini hanya menangani korban di tahap akhir perjalanan mereka, yakni setelah sudah menjadi korban.
“Apa yang kami tangani di Batam adalah bagian akhir dari proses perjalanan mereka. Karena itu kami berharap pemerintah daerah memperkuat pencegahan di daerah asal yang merupakan hulunya,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini proses pendampingan hingga pemulangan korban lebih banyak dilakukan dengan dukungan pihak-pihak yang memiliki kepedulian sosial. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil peran lebih besar, termasuk dalam pemulangan dan pemberdayaan korban setelah kembali ke daerah asal.
Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena berharap Jaringan Safe Migrant dan seluruh organisasi yang terlibat dapat terus memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai modus perekrutan dan pemberangkatan ilegal yang dilakukan para pelaku.
Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan acuan pemerintah dalam memperkuat langkah pencegahan TPPO di NTT sebagai daerah asal para korban.
Diketahui, kunjungan Gubernur NTT ke Batam juga dalam rangka melakukan pertemuan bersama Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan kawasan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, sektor kemaritiman, hingga peluang kerja sama perdagangan dan promosi budaya antara Batam dan NTT.
Laporan : Sebastian
