JAMBI – Ketua Purna Bakti Kepala Desa Provinsi Jambi, Mappangara HK, memberikan atensi khusus dalam peringatan Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada 25 April 2026.
Ia menegaskan bahwa momentum ini harus dimaknai sebagai penguatan peran daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mappangara, otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, melainkan tanggung jawab besar untuk mengelola potensi lokal secara mandiri, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih memahami dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal demi percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan efektif. Dengan adanya kewenangan di tingkat daerah, masyarakat tidak lagi bergantung pada pusat dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif maupun pembangunan.
Lebih lanjut, Mappangara mengingatkan bahwa otonomi daerah juga menjadi sarana memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
Partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah hingga pengawasan kebijakan menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti potensi penyalahgunaan kewenangan, kesenjangan antar daerah, serta kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Otonomi harus berjalan seimbang antara kewenangan dan tanggung jawab. Pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Mappangara berharap peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini menjadi refleksi bersama bahwa kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan daerah.
Ia mengajak seluruh elemen, khususnya pemerintah daerah, untuk terus berkomitmen menjalankan otonomi secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Editor : Boni Atolan
