Kupang –
Melki Laka Lena menghadiri sekaligus membuka Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia NTT, Sabtu (21/2/2026).
Diskusi bertema penguatan peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu mempertemukan unsur perbankan, regulator, DPRD, dan insan pers guna memastikan akses pembiayaan di NTT semakin terbuka dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tetap mengedepankan prinsip perbankan yang sehat dan akuntabel. Pemerintah daerah, kata dia, siap membantu mengusulkan calon penerima yang mengalami kendala akses, namun seluruh proses tetap melalui analisis dan mekanisme perbankan.
“Kunci utama ada pada penyerapan di daerah. Jika alokasi terserap optimal, pemerintah pusat siap menambah plafon KUR bagi NTT,” tegasnya.
Tahun 2026, Pemprov NTT menargetkan penyaluran KUR melampaui Rp3 triliun.
Menurut Gubernur Melki, potensi tersebut sangat realistis mengingat terdapat wilayah di NTT yang mampu menyalurkan kredit hingga ratusan miliar rupiah dengan rasio kredit bermasalah (NPL) nol persen. Capaian itu menjadi bukti bahwa pembiayaan UMKM dapat berjalan sehat apabila disertai pendampingan dan literasi keuangan yang memadai.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga memetakan empat tantangan utama UMKM di NTT, yakni akses modal, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan akses pasar. Perbankan didorong tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memperkuat pendampingan manajemen usaha.
Sementara itu, literasi keuangan dinilai penting agar pelaku UMKM mampu mengelola pinjaman secara bijak dan produktif.
Untuk memperluas akses pasar, Pemprov NTT mengembangkan NTT Mart yang saat ini telah memiliki 22 gerai sebagai etalase produk lokal.
Gubernur Melki mengundang seluruh pelaku UMKM, termasuk dari komunitas media, untuk memanfaatkan fasilitas tersebut guna memperkuat daya saing produk daerah.
Ia juga mengapresiasi peran media dalam membangun kesadaran publik serta mengawal kebijakan pembangunan. Kritik yang disampaikan insan pers, menurutnya, merupakan bagian dari dukungan agar program pemerintah semakin presisi, termasuk dalam upaya penurunan kemiskinan dan stunting berbasis data.
Ke depan, Pemprov NTT akan mendorong intervensi yang lebih mikro dan tepat sasaran, termasuk membuka akses KUR bagi masyarakat miskin yang produktif.
“Kolaborasi perbankan, pemerintah, media, dan pelaku usaha menjadi kunci. Dengan penyerapan KUR yang optimal dan UMKM yang kuat, ekonomi NTT akan tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.
Editor : Boni Atolan
