Radar Perbatasan, Bintan – Di linimasa grup Facebook InfoPinang, pada Minggu, 15 Februari 2026, sebuah unggahan sederhana mendadak terasa lebih nyaring dari biasanya. Akun bernama Dhea Subianto menulis keluhan yang mungkin terdengar biasa, tapi menyimpan getir yang tak sederhana.
“Tolong lah pemerintah Bintan, kami sudah kekeringan air. Beli di mana-mana pun sudah tak ada. Apa solusinya pak buk? Bagi orang kaya aman-aman aja, bagi orang susah kayak saya ya nggak ada air, mati ujung-ujungnya.”
Kalimat itu bukan sekadar status media sosial. Itu adalah potret keresahan warga di Batu 18 (Km 18) arah Kijang, yang secara administratif berada di Desa Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
Di atas kertas, kita menyebutnya “krisis air bersih”. Di lapangan, warga menyebutnya dengan bahasa yang lebih jujur: susah mandi, susah masak, susah hidup.
Air yang Menguap, Harapan yang Ikut Menipis
Bagi sebagian orang, air mungkin cuma soal membuka keran. Mengalir atau tidak, tinggal telepon petugas atau beli galon tambahan. Tapi bagi warga seperti Dhea, air adalah soal bertahan.
Dia mengaku kesulitan mendapatkan air bahkan dengan cara membeli.
“Beli di mana-mana pun sudah tak ada,” tulisnya.
Artinya, ini bukan lagi sekadar distribusi yang tersendat. Ini soal ketersediaan yang benar-benar menipis.
Kekeringan di wilayah Bintan Timur bukan cerita baru. Setiap musim kemarau datang, kecemasan itu ikut menyusul. Sumur mengering, penampungan menipis, dan suplai tak selalu bisa diandalkan. Tapi yang membuat unggahan Dhea terasa lebih tajam adalah satu kalimat yang menohok: “Bagi orang kaya aman-aman aja.”
Kalimat itu menyiratkan jurang yang selama ini sering kita pura-pura tak lihat. Ketika sumber daya terbatas, yang punya daya beli lebih kuat cenderung lebih selamat. Yang lain? Ya, seperti yang Dhea tulis, “nggak ada air, mati ujung-ujungnya.”
Air dan Keadilan Sosial
Krisis air bukan sekadar isu teknis. Ia selalu punya dimensi sosial. Ketika air menjadi barang langka, ia berubah dari kebutuhan dasar menjadi komoditas. Dan seperti komoditas lain, ia mengikuti hukum pasar.
Warga dengan penghasilan cukup mungkin masih bisa membeli air tangki, menyetok galon, atau memasang sistem penampungan lebih besar. Tapi bagi warga berpenghasilan pas-pasan, pilihan itu sering kali hanya angan.
Di Desa Gunung Lengkuas, realitas itu kini terasa nyata. Keluhan di media sosial menjadi semacam alarm publik: bahwa ada yang tak beres dengan tata kelola air bersih, atau setidaknya dengan sistem antisipasi saat kekeringan melanda.
Pertanyaan yang Menggantung
Unggahan Dhea bukan makalah kebijakan. Dia tidak menawarkan solusi teknis. Tapi justru di situlah kekuatannya. Dia mengajukan pertanyaan sederhana: apa solusi dari pemerintah?
Pertanyaan itu semestinya tidak menguap begitu saja di kolom komentar. Sebab air bersih bukan fasilitas mewah. Ia adalah kebutuhan paling dasar. Tanpa air, hidup bukan hanya terasa berat, ia menjadi nyaris mustahil.
Kekeringan mungkin bisa dimaklumi sebagai siklus alam. Tapi dampaknya seharusnya bisa diantisipasi. Distribusi air darurat, pengiriman tangki, optimalisasi embung atau waduk, hingga pembenahan sistem suplai, semuanya adalah wilayah kerja yang mestinya tidak baru dipikirkan ketika warga sudah berteriak.
Dari Status ke Kesadaran
Media sosial sering dianggap tempat curhat yang cepat tenggelam. Tapi terkadang, dari sanalah persoalan publik menemukan suaranya. Unggahan Dhea adalah pengingat bahwa krisis tak selalu dimulai dari data statistik. Ia sering kali muncul dari satu kalimat jujur: “kami sudah kekeringan air.”
Di Batu 18 arah Kijang, krisis itu sedang dirasakan, bukan dibahas di ruang rapat ber-AC. Dan selama air belum kembali mengalir, keluhan seperti milik Dhea mungkin akan terus bermunculan.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah suara itu akan didengar, atau hanya jadi riak kecil di lautan linimasa?
Editor: Budi Adriansyah
