Radar Perbatasan, Jakarta – Polri memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dengan menggandeng Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan capaian Indonesia yang berhasil tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, pada Jumat, 6 Februari 2026, dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, dan diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
“Keberhasilan tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025 menjadi dasar kami melakukan konsolidasi strategi agar kinerja 2026 lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Bank BUMN Siapkan KUR Rp180 Triliun
Dari sisi pembiayaan, Polri berperan sebagai fasilitator akses modal bagi kelompok tani jagung melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan bank-bank Himbara. Skema ini diarahkan untuk mendorong produktivitas, perluasan lahan, dan keberlanjutan usaha tani jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Pendanaan ini telah mulai direalisasikan di sejumlah daerah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, untuk mendukung petani kembali menanam dan memperluas lahan produksi.
Bulog Target Serap 1 Juta Ton Jagung
Dari sisi hilir, stabilitas harga jagung menjadi perhatian utama. Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani agar tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah.
Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah pada 2026.
Harga pembelian ditetapkan Rp6.400 per kilogram, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kami fokus menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, pembelian sudah berjalan di kisaran Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Tekan Tengkulak, Jaga Produksi Domestik
Sinergi lintas lembaga ini ditujukan untuk menekan praktik tengkulak, mengoptimalkan lahan tidur, dan menjaga rantai pasok jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir. Dengan skema pembiayaan yang terjaga dan kepastian serapan hasil panen, pemerintah berharap produksi jagung nasional tetap stabil dan mampu menopang kebutuhan industri pakan ternak tanpa impor.
Polri menegaskan akan terus mengawal ekosistem pertanian jagung sebagai bagian dari strategi besar ketahanan pangan nasional tahun 2026.
Editor: Budi Adriansyah
