KUPANG –
Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat perpajakan, dan pelaku usaha dalam memperkuat pembangunan dan stabilitas ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Pertemuan Dialog Perpajakan bersama pelaku usaha dan asosiasi pengusaha di Hotel Sasando Kupang, Rabu (21/1/2026).
Menurut Gubernur Melki, pajak memiliki peran vital tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara dan daerah, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi. Oleh karena itu, sistem dan kebijakan perpajakan harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi yang berkembang.
“Dibutuhkan kesepahaman bersama antara pengusaha, aparat pajak, dan pemerintah daerah agar aturan serta mekanisme perpajakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik,” tegas Gubernur Melki dalam arahan pembuka dialog tersebut.
Ia menekankan bahwa para pengusaha dan asosiasi bukan semata pelaku ekonomi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun NTT. Kepatuhan pajak, lanjutnya, merupakan kontribusi nyata bagi daerah sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlanjutan dunia usaha.
Gubernur Melki juga menegaskan pentingnya membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan dapat terus terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki menjelaskan bahwa pajak yang terhimpun akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta menjaga keseimbangan fiskal demi stabilitas ekonomi. Karena itu, pelayanan perpajakan harus terus ditingkatkan agar semakin efektif, efisien, transparan, dan berintegritas.
Selain itu, Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi budaya taat pajak secara berkelanjutan, termasuk dengan melibatkan generasi muda sejak dini serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi publik.
Dialog perpajakan tersebut turut membahas berbagai isu strategis, antara lain optimalisasi pajak daerah melalui sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, UMKM, perizinan, perdagangan, energi, serta pemanfaatan aset daerah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dihadiri jajaran Kementerian Keuangan di NTT, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta para pelaku usaha dan asosiasi pengusaha.
Editor : Boni Atolan
