Radar Perbatasan, Karimun – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau, pada Senin, 19 Januari 2026. Sidak dilakukan menyusul pengungkapan penyelundupan ribuan ton beras ilegal.
Mentan Amran menegaskan praktik penyelundupan beras tidak bisa ditoleransi. Dia menyebut kondisi stok beras nasional saat ini dalam posisi aman.
“Kita sudah swasembada. Stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran.
Kanwil Bea dan Cukai Karimun mengamankan sekitar 1.000 ton beras ilegal. Sebanyak 345 ton di antaranya masih tersimpan di gudang Bea Cukai.
Beras ilegal tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari kawasan FTZ Tanjungpinang. Padahal wilayah tersebut bukan daerah produsen beras. Tujuan pengiriman justru ke daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.
Menurut Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan. Pengiriman dari wilayah non-produksi ke daerah surplus dinilai janggal.
“Ini harus diusut tuntas. Jangan berhenti di pelaku lapangan,” katanya.
Selain beras, Bea Cukai Karimun juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih tanpa sertifikat karantina. Seluruh komoditas tersebut tidak melalui tempat pengeluaran resmi dan tidak dilaporkan ke pejabat berwenang.
Amran mengingatkan pelanggaran karantina berisiko memicu penyebaran penyakit dan hama berbahaya yang dapat mengancam sektor pertanian dan peternakan nasional.
“Ini bukan sekadar soal ekonomi,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Amran didampingi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Nyanyang menegaskan Pemprov Kepri mendukung penuh penindakan terhadap masuknya komoditas pangan ilegal.
Pemprov Kepri akan segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mencegah kerugian negara, melindungi petani dan peternak, serta mengantisipasi penyebaran penyakit.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Med
